Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPU dan Bawaslu Terpilih Diharapkan Jaga Kemandirian Lembaga

Kompas.com - 14/04/2017, 15:47 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memilih Arief Budiman sebagai Ketua untuk periode 2017-2022.

Sehari berselang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menunjuk Abhan sebagai pucuk pimpinannya untuk lima tahun ke depan.

Harapan tersemat di pundak keduanya untuk membawa dua lembaga penyelenggara pemilu tersebut menjadi lebih baik.

(Baca: Arief Budiman Dianggap Mampu Solidkan KPU)

Baik Arief maupun Abhan dinilai sebagai sosok yang memiliki bekal pengalaman yang cukup untuk memimpin KPU dan Bawaslu.

"Kami optimistis ya dengan kepemimpinan sekarang. Bagaimana pun juga mereka bukan orang baru di KPU dan Bawaslu," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini saat dihubungi, Jumat (14/4/2017).

Arief merupakan komisioner KPU pada periode sebelumnya atau 2012-2017. Sedangkan Abhan sebelumnya merupakan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

KPU dan Bawaslu, kata Titi, merupakan lembaga yang bersifat kolektif kolegial dan semua diputuskan melalui rapat pleno.

Meski begitu, dibutuhkan figur ketua yang kuat sebagai pemimpin tata kelola internal dan eksternal.

(Baca: Ketua KPU Baru Diharapkan Mampu Menjaga Integritas)

Arief dan Abhan diharapkan mampu melanjutkan program-program KPU dan Bawaslu terdahulu.

Di samping itu, keduanya juga harus melakukan penataan organisasi menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang akuntabel, modern dan transparan.

Salah satu tantangan terbesar bagi keduanya, menurut Titi, adalah bagaimana menangani kompleksitas pemilu di Tanah Air.

"Bagaimana kompleksitas penyelenggaraan pemilu bisa direspons dengan tata kelola pemilu yang mencerminkan tata kelola pemilu yang baik, transparan, akuntabel dan modern," tutur dia.

Komisioner KPU periode 2012-2017 menurutnya telah membuktikan diri sebagai KPU yang memiliki standar kemandirian tinggi.

Halaman:


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com