Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos Sebut 4,1 Juta Anak Tidak Bersekolah

Kompas.com - 05/04/2017, 19:47 WIB

SUNGAILIAT, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mencatat sebanyak 4,1 juta anak di Indonesia tidak bersekolah dengan berbagai alasan sosial.

"Saya mencatat sebanyak 4,1 juta anak di Indonesia tidak sekolah di usia sekolah dengan berbagai persoalan sosial," kata Khofifah saat kunjungan kerja di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Rabu (5/4/2017).

Dengan kondisi ini, Khofifah memuji Pemerintah Kabupaten Bangka yang memiliki program perburuan untuk anak putus sekolah (Bunatuslah). Program tersebut, kata Khofifah, patut menjadi contoh bagi daerah lain.

"Karena memang program itu selaras dengan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," katanya.

Ia mengatakan, format Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan anak usia sekolah adalah anak yang berusia enam sampai 21 tahun. Saat ini, Pemerintah melalui kementerian berupaya memeratakan pendidikan dengan mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). 

"Program Bunatuslah yang diilustrasikan Pemerintah Kabupaten Bangka merupakan bentuk upaya penjangkuan bagi anak-anak yang tidak terregistrasi di lembaga sekolah untuk kembali ke sekolah," katanya.

Diakui Khofifah, kartu ini tidak semuanya terserap. Untuk itu diperlukan program seperti di Kabupaten Bangka.

"Program ini akan saya sampaikan ke menteri terkait agar dapat diaplikasikan ke daerah-daerah lain di Indonesia dan saya berharap dengan program Bunatuslah dapat membantu pemerataan kualitas sumber daya manusia," ujar Menteri Sosial.

Ia minta program Bunatuslah diikuti program akses kelahiran karena khawatir anak yang putus sekolah tidak punya akta kelahiran.

"Setelah diburu mereka kemudian diajak masuk sekolah, pada saat yang sama saya mohon akta kelahirannya bisa dipenuhi. Anak-anak yang luar biasa seperti ini sangat mungkin setelah mereka ambil pada kejar paket C dia bisa saja kuliah di berbagai perguruan tinggi terkenal tidak saja di dalam negeri tetapi juga di luar negeri," katanya.

Kompas TV Hidup dibawah garis kemiskinan dialami sebuah keluarga di Sukabumi Jawa Barat. 10 orang anggota keluarga mendiami rumah berukuran kecil dengan kondisi yang nyaris ambruk.Selain itu, untuk makan sehari hari keluarga ini hanya mengandalkan nasi aking dan 2 bungkus mie instan untuk memberikan sarapan kepada ke 8 anak yang semuanya telah putus sekolah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com