Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Pilih Tujuh Komisioner KPU 2017-2022, Termasuk Dua Petahana

Kompas.com - 05/04/2017, 04:53 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR RI telah memilih tujuh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 pada Rabu (5/4/2017) dini hari.

Pemilihan dilakukan melalui mekanisme voting yang diikuti oleh 55 orang anggota.

"Dengan demikian proses uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPU dan Bawaslu di Komisi II yang berlangsung sejak hari Senin kemarin sampai dengan Rabu telah menghasilkan nama-nama sebagaimana yang ada," kata Ketua Komisi II Zainuddin Amali di ruang rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dua petahana komisioner KPU RI kembali terpilih, yakni Hasyim Asy'ari (54 suara) dan Arief Budiman (30 suara).

Sedangkan suara terbanyak diraih Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Pramono Ubaid Tanthowi dan Anggota KPU Jawa Tengah Wahyu Setiawan dengan 55 suara.

Adapun peringkat berikutnya adalah mantan Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan (KKIP) Aceh, Ilham Saputra (54 suara); anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat, Viryan (52 suara); dan anggota KPU Sumatera Utara, Evi Novida Ginting (48 suara).

"Mudah-udahan keputusan ini adalah keputusan terbaik yang kita ambil dan jadi sumbangsih dalam penyelenggaraan pemilu. Semoga akan membawa perubahan yang terbaik bagi kebaikan bangsa dan negara," ucap politisi Partai Golkar itu.

Uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap 14 calon komisioner KPU dan 10 komisioner Bawaslu berlangsung pada 3 dan 4 April.

Selanjutnya, hasil uji kepatutan dan kelayakan akan dibawa ke rapat Bamus dan dibacakan pada rapat paripurna DPR, Kamis (6/4/2017).

Kompas TV 14 Calon Komisioner KPU Ikut Seleksi di DPR
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com