Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berniat Investigasi Mitra Dagang, AS Diminta Kalla untuk Introspeksi

Kompas.com - 04/04/2017, 21:33 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Pemerintah Amerika Serikat harus introspeksi sebelum mengeluarkan keputusan investigasi terhadap 16 mitra dagangnya.

Keputusan tersebut diambil Presiden Donald Trump lantaran AS mengalami defisit perdagangan.

Jusuf Kalla menjelaskan, selama ini barang yang diproduksi AS terkenal mahal. Hal itulah yang membuat Indonesia hanya sedikit mengimpor barang dari negeri Abang Sam itu.

Sebaliknya, barang produksi Indonesia terkenal murah, sehingga banyak dibeli pasar AS. Kondisi serupa juga dialami negara lain seperti China, Meksiko dan Kanada.

"Kalau terjadi begitu Amerika harus introspeksi, kenapa kita kurang mengimpor barang dari Amerika, karena mereka mahal. Dia tidak bisa mengatakan kalau Indonesia curang. Curang kenapa?" kata Kalla di Kantor Wapres, Selasa (4/4/2017).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2016, nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai 15,6 miliar dollar AS sedangkan impor hanya 7,2 miliar dollar AS.

Artinya, neraca perdagangan Indonesia surplus 8,4 milliar dollar AS.

Sejumlah komoditas yang diekspor Indonesia ke Amerika, seperti minyak dan gas bumi, barang-barang garmen, mesin, serta alas kaki.

Sementara, impor Indonesia dari AS seperti pesawat garapan Boeing, listrik, serta mesin-mesin.

"Kita tidak pernah paksakan untuk beli barang Indonesia, tapi karena barang Indonesia baik dan murah jadi mereka beli. Jadi Amerika harus interospeksi diri kenapa barangnya mahal," ujar Jusuf Kalla.

Wapres Kalla menambahkan, Amerika Serikat selama ini kerap menyuarakan sistem perdagangan bebas di sejumlah kesempatan. Sebagai negara yang menganut paham kapitalis, wajar bila AS menerapkan sistem perdagangan tersebut.

"Tapi sekarang malah menyesalkan. Kan ini fair trade karena itu kan dijamin oleh WTO dan sebagainya. (Sekarang) tergantung kalau dikatakan curang, bagian mana yang curang," ucap Jusuf Kalla.

(Baca juga: Trump Investigasi Negara Mitra Dagang AS, Begini Sikap Pemerintah)

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan adanya investigasi terhadap negara-negara 16 mitra dagang yang membuat AS mengalami defisit perdagangan, salah satunya Indonesia.

Perintah Donald Trump itu bertujuan untuk melindungi perekonomian AS dari praktik dumping, yakni praktik manipulasi dagang sehingga harga barang di luar negeri jauh lebih murah dari harga normal di negara produsen.

Selama ini, surplus perdagangan Indonesia-AS lebih dirasakan oleh Indonesia. AS justru lebih banyak mengimpor barang dari Indonesia ketimbang ekspornya.

Kompas TV Trump Rombak Perjanjian Dagang As-Tiongkok?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com