Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelantikan Pimpinan DPD Dijadwalkan Pukul 14.00, Anggota Belum Dapat Undangan

Kompas.com - 04/04/2017, 14:46 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelantikan tiga pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dijadwalkan akan dilakukan Pukul 14.00 WIB. Adapun tiga pimpinan DPD terpilih yang akan dilantik adalah Oesman Sapta Odang, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis.

Namun, hingga Pukul 14.32 WIB belum ada tanda-tanda pelantikan akan dilakukan. Bahkan, Anggota DPD RI dari Kepulauan Riau Djasarmen Purba mengaku tak menerima undangan paripurna pelantikan.

"Enggak ada undangan. Ya sudah, lah. Apakah kami saja yang enggak dapat. Tidak tahu," kata Djasarmen saat ditemui di ruangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa siang.

Ia meyakini, empat rekan satu daerah pemilihannya juga tak mendapatkan undangan. Bahkan, salah satu anggota DPD dari dapil Riau diketahui sudah terbang ke dapilnya.

(Baca: Drama DPD "Ribut" Urusan Kursi Pimpinan...)

Sementara itu, Sekretariat Provinsi Kepulauan Riau juga tak menerima undangan fisik melainkan hanya undangan via Whats App.

Sedangkan hingga Pukul 14.25 WIB, ruang sidang paripurna Gedung Nusantara V yang sedianya dipakai untuk pelantikan masih kosong dan tak ada tanda-tanda akan dilakukan pelantikan.

Djasarmen meyakini, Mahkamah Agung (MA) tidak akan hadir. Sebab, penetapan tiga pimpinan baru melanggar putusan MA Adapun putusan MA yang dikeluarkan beberapa waktu lalu membatalkan tata tertib DPD nomor 1/2016 dan 1/2017 yang menyatakan masa jabatan pimpinan DPD 2,5 tahun.

"Kalau tetap melantik berarti MA bunuh diri. Saya haqul yakin MA tidak akan melantik," ujarnya.

(Baca: Oesman Sapta Odang Terpilih Jadi Ketua DPD)

Saat ini, kata dia, bola ada pada MA. Menurutnya, jika MA melantik Oesman Sapta sebagai Ketua DPD dan dua wakilnya, maka MA melanggar putusannya sendiri.

"Artinya bunuh diri itu untuk melanggar apa yang dia keluarkan, apa yang dia putuskan. Bola ada di sana, bukan di kubu ini dan itu," tuturnya.

Kompas TV Ini Pemicu "Banting Rekan" di Sidang DPD RI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Nasional
Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Nasional
Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Nasional
MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Nasional
Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Nasional
Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Nasional
Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Nasional
Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Nasional
4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi 'Lahan Basah' Korupsi

4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi "Lahan Basah" Korupsi

Nasional
Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Nasional
ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com