Menurut Golkar, Fraksi-fraksi Cenderung Pertahankan Netralitas KPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana adanya unsur partai politik (parpol) dalam keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melemah saat rapat konsinyering Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu bersama pemerintah di Hotel Atlet Century, Jakarta, Jumat (24/3/2017).

Hal itu disampaikan anggota Pansus RUU Pemilu Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, saat dihubungi, Jumat (24/3/2017).

"Iya, dari rapat kemarin meski belum ada keputusan final kelihatannya begitu kok, arah pembahasan justru ke arah menjaga netralitas dan kemandirian penyelenggara pemilu," ujar Hetifah.

Menurut dia, saat ini pandangan fraksi-fraksi sudah mengerucut untuk mempertahankan keanggotaan KPU yang netral.

Namun masih ada beberapa hal yang dipertimbangkan seperti syarat mundur dari partai politik saat mendaftar.

Pada daftar inventaris masalah (DIM) versi pemerintah, diusulkan agar tak perlu ada syarat mundur lima tahun sebagaimana tercantum di Undang-Undang Pemilu saat ini.

Selain itu, muncul pula usulan agar menambah masa vakum Komisioner KPU lima tahun setelah selesai masa jabatan.

Sebab, ada beberapa mantan Komisioner KPU yang selesai masa jabatan justru menjadi kader parpol.

Fenomena itu dianggap menguatkan keberpihakan mereka sejak sebelum pemilu.

"Jadi semangat kami justru menguatkan lembaga penyelenggara pemilu. Apa yang sudah bagus dari Undang-Undang Pemilu sekarang tentu harus dipertahankan," lanjut dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Pemilu, Yandri Susanto, mengatakan, Pansus mewacanakan keanggotaan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) berasal dari partai politik.

Hal itu mengacu pada keanggotaan KPU di Jerman yang terdiri dari delapan orang berlatar belakang partai politik, dan dua orang hakim untuk mengawal bila muncul permasalahan hukum.

Menurut dia, penyelenggara pemilu yang berlatar belakang partai politik justru meminimalisir kecurangan.