Djan Faridz: Lulung Sahabat Saya Puluhan Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Djan Faridz menyarankan agar Abraham Lunggana alias Lulung meminta maaf.

Ia juga menyarankan Lulung mengubah arah dukungannya ke pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam putaran kedua pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Djan menilai, hanya dengan cara itu Lulung bisa kembali diterima menjadi kader PPP.

"Sekarang minta maafnya, bukan nanti. Karena partai membutuhkan mereka sekarang, bukan nanti. Kalau nanti perang sudah lewat baru dimaafkan, telat," kata Djan Faridz di Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Djan mengatakan, hubungannya secara personal dengan Lulung tetap baik. Oleh karena itu, ia masih memberi kesempatan kepada Lulung apabila ingin kembali ke jalan yang benar.(Baca: Romi Tegaskan Lulung Masih Kader PPP)

"Beliau itu sahabat saya puluhan tahun sudah bergaul dengan beliau dan beliau sudah banyak membantu saya," ujar Djan.

Djan mengatakan, sebelum memecat Lulung, ia sudah memberikan surat peringatan hingga tiga kali.

Surat peringatan itu diberikan bertahap selama proses putaran pertama Pilkada DKI. Saat itu, Lulung memutuskan mendukung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Kompas.com/Alsadad Rudi Calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor DKI Jakarta pemilihan tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat menghadiri deklarasi dukungan dari DPW PPP DKI Jakarta kubu Djan Faridz di Kantor DPW PPP DKI, Buaran, Jakarta Timur, Minggu (12/3/2017).

Namun, Lulung justru memutuskan mendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno. (Baca: Lulung: Djan Faridz Tak Bisa Berhentikan Saya dari DPRD)

"Dia malah mendukung orang yang tidak punya kontrak politik dengan PPP. Ini menyebabkan kita rapat DPP dan menyatakan memecat haji Lulung dari PPP karena tidak mematuhi AD/ART," ucap Djan.

Sementara, Lulung sebelumnya mengaku tidak ada pemberitahuan atau teguran dari DPP PPP terkait tuduhan dirinya tak patuh pada perintah partai.

Padahal, menurut Lulung, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP, proses pemecatan itu harus melalui surat teguran I, II, dan III.

(Baca: Lulung Minta Pemecatannya Tak Dibesar-besarkan)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu mengatakan PPP kubu Djan tidak akan mudah menggantikan posisinya di DPRD DKI Jakarta karena pemecatan tak sesuai AD/ART di PPP.

Selain itu, PPP kubu Djan tidak memiliki Surat Keputusan (SK) Kepengurusan PPP dari Kemenkumham sehingga legitimasi pemecatannya lemah. Lulung akan tetap mempertahankan keanggotannya di PPP.