Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

21 Maret, Golkar Gelar Rapat Konsultasi Nasional di Bali

Kompas.com - 16/03/2017, 20:57 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar berencana menggelar Rapat Konsultasi Nasional pada 21 hingga 22 Maret Bali.

Rapat tersebut bakal dihadiri pengurus pusat, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar dan Golkar perwakilan daerah provinsi se-Indonesia.

Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah membahas persiapan Pilkada Serentak 2018 dan 2019.

"Dalam rapat konsultasi nanti juga akan dibahas masalah-masalah," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (16/3/2017).

(Baca: Rapat Konsultasi, DPP Partai Golkar Minta Nasihat Dewan Pembina)

Keputusan untuk menggelar Rapat Konsultasi Nasional didapatkan dari hasil rapat pengurus harian DPP Partai Golkar Rabu (15/3/2017).

Selanjutnya, Golkar juga berencana menggelar Rapat Pimpinan Nasional. Namun, belum ditetapkan secara resmi kapan Rapimnas digelar.

Untuk sementara, Rapimnas direncanakan berlangsung pada akhir April.

"Nanti akan kami bicarakan di rapat konsultasi nasional," ucapnya.

Idrus membantah jika dua rapat besar tersebut diagendakan karena adanya kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyeret nama sejumlah politisi Partai Golkar, termasuk Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

(Baca: Akhir April, Partai Golkar Gelar Rapimnas)

Idrus menjelaskan, Golkar di bawah kepengurusan Setya Novanto baru sekali menggelar Rapimnas, yaitu pada 28 Juli lalu.

"Kalau pun Rapimnas sama sekali tidak bahas e-KTP karena sudah ada sikap Partai Golkar bahwa kami menghormati proses hukum yang ada," kata dia.

Kompas TV Setnov Siap Bersaksi di Sidang KTP Elektronik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com