Pemerintah Berencana Bangun Lapas Berteknologi Canggih di Karanganyar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan, kementeriannya tengah merencanakan pembangunan lembaga pemasyarakatan yang dilengkapi dengan teknologi pengamanan terkini di daerah Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Yasonna, pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menangani persoalan kelebihan kapasitas di lapas, di samping rencana pembangunan lapas di pulau-pulau terluar Indonesia.

"Kami sedang merancang satu lapas di Karanganyar. Itu betul-betul high technology prison yang sedang kami bangun, di samping rencana pembangunan lapas baru di pulau-pulau terluar," ujar Yasonna usai membuka pelaksanaan The 6th Asian Conference Correctional Facilities Architect and Planners (ACCFA) 2017, di Hotel Pullman, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/3/2017).

Menurut Yasonna, lapas tersebut nantinya akan memiliki tiga tingkat pengamanan, yakni minimun, medium, dan maximum security.

Sementara dari sisi kapasitas, lapas yang pembangunannya dimulai pada 2016 itu mampu dihuni oleh 500 orang.

Yasonna pun berharap, melalui ACCFA 2017 pemerintah akan mendapat beragam masukan dan ide dari para arsitektur di seluruh Asia Pasifik dalam merealisasikan rencana tersebut.

"Lewat ACCFA itu nanti kami akan lihat mana yang pas dengan rencana itu," ucap Yasonna.

"Supaya nanti para para planner itu memberikan ide dalam pembangunan lapas. Mereka juga harus punya sertifikasi supaya tidak asal bikin saja. Lapas itu punya standar khusus," kata dia. 

ACCFA 2017 merupakan konferensi arsitek dan perencana fasilitas pemasyarakatan se-Asia. Konferensi tersebut digelar mulai 6 hingga 10 Maret 2017 di Hotel Pullman.

Sebanyak 166 peserta dari negara-negara ASEAN dijadwalkan hadir dalam konferensi tahunan ini, antara lain Korea Selatan, Jepang, Srilanka, Bangladesh dan Papua Niugini.

Selain itu organisasi internasional seperti International Committee of the Red Cross (ICRC), United Nation Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI), dan United Nations Office for Project Services (UNOPS) juga turut ambil bagian.