Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lawatan Raja Salman Diharapkan Tingkatkan Kuota Haji

Kompas.com - 27/02/2017, 10:15 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menambah kuota haji Indonesia.

“Jika kita mampu menyampaikan keinginan untuk menambah kuota haji kepada Raja Salman, kita berpeluang mendapatkan tambahan kuota lagi,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis dalam keterangan tertulis, Senin (27/2/2017).

Indonesia dan negara lain sempat terkena imbas pemangkasan kuota haji pada 2013 lantaran perluasan fasilitas di Masjidil Haram, Mekkah. 

Namun mulai tahun ini kuota kembali ke awal, bahkan Saudi menambah 10.000 untuk Indonesia. Kuota haji Indonesia saat ini 221.000 orang. 

Iskan berharap jumlah itu bisa ditingkatkan lagi untuk mengurangi antrean. 

(Baca: Pimpinan DPR Sebut Empat Hal Penting dari Kunjungan Raja Salman)

Menurut Iskan, manfaat kedatangan Raja Salman dapat langsung dirasakan masyarakat Indonesia, bila pemerintah berhasil mendapat tambahan kuota haji.

Iskan mengatakan kuota haji Indonesia perlu ditingkatkan sebab selama ini masyarakat perlu menunggu waktu cukup lama agar bisa pergi ke Tanah Suci.

“Jadi jika pemerintah berhasil mendapatkan penambahan kuota maka, lebih bijak diutamakan bagi mereka yang berusia lanjut. Apalagi dengan adanya Badan Pengelola Keuangan Haji, setidaknya kita sudah bisa memperpendek masa antre selama ini,” kata dia.

Penambahan tersebut, lanjut dia, perlu mendapat perhatian khusus mengingat masih banyak sisa kuota haji dari negara lain yang tidak dimanfaatkan secara maksimal pada tahun lalu.

“Dengan masih banyaknya kuota yang tersisa dari negara lain, seharusnya pemerintah dapat memanfaatkan peluang itu untuk bisa dialihkan bagi jamaah haji Indonesia,” kata dia.

Kompas TV Kedatangan Raja Arab Saudi ke Indonesia menjadi sorotan. Mulai dari berbagai barang yang dibawanya hingga banyaknya rombongan yang akan ikut serta pada kunjungan kenegaraannya, setelah terakhir kali datang ke Indonesia 47 tahun silam.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com