Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Raja Salman Kunjungi Indonesia, Ini Harapan Pimpinan Komisi I DPR

Kompas.com - 26/02/2017, 10:39 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menuturkan, kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud pada 1 hingga 9 Maret 2017 sangat kental dengan warna investasi.

Indonesia, kata dia, harus mampu memanfaatkan peluang dari kunjungan tersebut untuk menggerakkan roda perekonomian Tanah Air.

"Ini tantangan bagi Indonesia apakah kita mampu memanfaatkan peluang investasi ini sekaligus memberikan stimulus bagi ekonomi nasional kita," ujar Abdul Kharis saat dihubungi, Minggu (27/2/2017).

(baca: Raja Salman Akan Lihat Keberagaman Indonesia di Istiqlal dan Katedral)

Terlebih lagi, kunjungan Raja Salman terbilang spektakuler karena membawa serta rombongan yang jumlahnya mencapai 1.500 orang.

Tujuan investasi Arab Saudi dianggap membawa keuntungan tersendiri bagi Indonesia.

Sebab, Arab Saudi melakukan investasi murni, jarang mensyaratkan penyertaan tenaga kerja dari negara itu sendiri.

"Ini investasi murni yang sangat menguntungkan daripada negara-negara yang menginvestasikan tetapi dengan catatan tenaga kerja harus dari sana," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

(baca: Yang Beda dari Penyambutan Jokowi untuk Raja Arab Saudi...)

Hanya saja, Abdul Kharis menilai, Arab Saudi harus lebih kreatif, mengingat tren harga minyak yang cenderung turun.

"Arab Saudi harus kreatif. Tidak hanya menginvestasikan dengan bentuk minyak. Harus kreatif menginvestasikan dananya," ucap dia.

Terlepas dari keuntungan di bidang investasi, kedatangan Raja Salman juga diharapkan mampu memperbaiki kondisi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, dengan sejumlah permasalahan, seperti pemerkosaan, kekerasan, dan penganiayaan terhadap TKI bisa diminimalisasi.

Namun, di sisi lain, Indonesia juga diimbau mengirimkan TKI dengan kemampuan yang terbaik dan terdidik sehingga saat bekerja tidak menjadi masalah di negeri sana.

"Dengan menguatnya hubungan bilateral ini, kami berharap TKI di Arab Saudi bisa mendapatkan perlindungan yang lebih baik," kata Abdul Kharis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com