Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selasa Besok, Massa Aksi 212 Datangi DPR mulai Pukul 08.00 WIB

Kompas.com - 20/02/2017, 18:00 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Muhammad Al Khathath yang juga penanggung jawab aksi 212 mengatakan, massa akan mendatangi Gedung DPR/MPR mulai pukul 08.00 WIB, Selasa (21/2/2017).

Tujuan dari unjuk rasa tersebut menuntut DPR agar mendesak Menteri Dalam Negeri menonaktifkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kini berstatus terdakwa.

Tuntutan berikutnya yaitu mendesak pengadilan menginstruksikan untuk menahan Ahok karena dinilai tak bisa menjaga perkataan sepanjang persidangan.

(Baca: Polisi Minta Korlap Aksi 212 Amankan Massa yang Provokatif)

Hal itu, kata Khathath, terlihat saat Ahok dinilai mengancam Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin ketika dihadirkan sebagai saksi ahli dalam kasus dugaan penistaan agama.

"Pagi, kami jam 8, kami harap massa sudah berkumpul di depan Gedung MPR/DPR. Dan kami mulai pemanasan, mungkin dengan zikir dan baca Al Quran, serta tausiah sambil mengantarkan delegasi masuk ke dalam," ucap Khathath di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/2/2017).

Ia mengatakan, sekitar 100.000 orang akan menuju Gedung DPR dari tempat menginap masing-masing seusai shalat subuh.

Nantinya, kedatangan demonstran akan diterima oleh pimpinan Komisi III DPR. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat menerima perwakilan pihak yang akan berdemonstrasi besok di ruang Rapat Pimpinan DPR.

(Baca: Massa Aksi 212 Tak Akan Duduki DPR)

"Karena aspirasi yang disampaikan para pendemo besok terkait dengan aspek hukum, maka yang menerima mereka ialah pimpinan Komisi III," ujar Fadli.

Selain itu, Khathath memastikan bahwa demonstrasi besok akan berlangsung damai. Sebab, kedatangan mereka ke DPR hanya untuk menyampaikan aspirasi selaku warga negara Indonesia yang memiliki kebebasan berpendapat.

"Kami jamin aksi besok berlangsung damai, seperti kata Kapolri, kami berhasil melakukan aksi dengan damai pada 2 Desember. Bahkan Kapolri sampai bilang tak ada satu ranting pohon pun yang patah," lanjut Khathath.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com