Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/02/2017, 13:12 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya menerima informasi adanya ajakan-ajakan provokatif untuk melakukan kekacauan pada aksi 21 Februari 2017.

Rencananya, aksi tersebut akan dilakukan di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Aksi tersebut masih terkait Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Kami deteksi adanya kegiatan yang mengarah pada provokatif, pada hal-hal yang menuju sebuah kondisi anarkistis," ujar Boy di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (20/2/2017).

(Baca: Aksi 21 Februari Menurut Rencana Dihadiri 10.000 Orang)

Boy mengatakan, informasi tersebut didapatkan dari intelijen kepolisian. Selain itu, ajakan provokatif diketahui beredar pula di media sosial.

Boy menekankan kepada masyarakat untuk tidak terpancing dengan informasi sumir di dunia maya.

"Dalam hal terbitnya berbagai informasi konten provokatif di medsos, kami harap masyarakat tidak terprovokasi dengan info yang belum tentu benar," kata Boy.

(Baca: Ada Demo soal Ahok, Fadli Zon Minta Pengunjuk Rasa Tak Masuk DPR)

Oleh karena itu, kepolisian berkali-kali mengingatkan masyarakat yang mengikuti aksi agar melakukannya sesuai koridor hukum. Ada undang-undang yang mengatur cara penyampaian pendapat di muka umum.

Polisi mengantisipasi agar aksi yang diklaim sebagai aksi damai tidak diwarnai dengan kekerasan.

Karena dilakukan di gedung parlemen, koordinator aksi diminta mempersiapkan perwakilan untuk bertemu anggota Dewan dan menyampaikan aspirasinya.

"Jadi, siapkan dengan baik perwakilan jika diminta untuk hadir. Lembaga legislatif itu punya kita," kata Boy.

Polri telah mempersiapkan personel yang cukup, dibantu prajurit TNI untuk mengamankan gedung DPR/MPR RI dan sekitarnya, termasuk mengantisipasi pengalihan arus lalu lintas jika diperlukan.

Boy menegaskan bahwa aksi harus diakhiri selambat-lambatnya pukul 18.00 WIB.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com