Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/02/2017, 08:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menegaskan bahwa koalisi di tingkat nasional dan koalisi di tingkat daerah merupakan dua hal yang berbeda.

Koalisi di tingkat daerah, kata dia, bisa bersifat cair dan tidak harus mengikuti koalisi di tingkat pusat.

Hal tersebut disampaikan Yandri menanggapi pernyataan sejumlah elite PDI-P yang mengajak PAN mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam putaran kedua pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Yandri menegaskan, meski PAN tidak mendukung pencalonan Ahok-Djarot, bukan berarti tidak mendukung pemerintahan Pemerintahan Jokowi-JK.

"Saya kira kalau berpikir demikian Pak Jokowi yang rugi untuk mau diseret-seret ke masalah koalisi pilkada di DKI," kata Yandri saat dihubungi, Minggu (19/2/2017).

(Baca: Putaran Kedua, PDI-P Jalin Komunikasi dengan PKB, PPP, dan PAN)

Apalagi, Yandri mengingatkan bahwa Presiden Jokowi sudah menegaskan netral di Pilkada. Sehingga, Yandri yakin Jokowi sendiri tidak akan mengintervensi keputusan PAN di Pilkada DKI.

"Bukan berarti kalau kami tidak dukung Ahok-Djarot kami tidak dukung Jokowi," ucap Yandri.

Yandri menambahkan, sebenarnya PAN belum menentukan sikap resmi terkait putaran kedua Pilkada DKI, apakah akan netral, mendukung Ahok-Djarot atau Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Namun ia menyebut mayoritas kader PAN meminta agar tidak mendukung Ahok-Djarot.

(Baca: Pilkada DKI Putaran Kedua, PAN Isyaratkan Dukung Anies-Sandi)

Yandri khawatir jika PAN mengambil keputusan yang bertentangan dengan konstituennya, maka PAN akan ditinggalkan.

"Kami tidak ingin konstituen kami terbuang gara-gara Pilkada DKI, sementara kami harus mempersiapkan Pilkada 2018, dan Pileg, Pilpres 2019. Itu yang lebih penting bagi kami," ucap Yandri.

Kompas TV Perebutan posisi pemimpin Jakarta kini diprediksi akan mengerucut pada dua pasangan, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Walau secara resmi masih menunggu hasil rekapitulasi suara pilkada DKI Jakarta, dari hasil hitung cepat Litbang Kompas, kedua pasang Ahok-Djarot dan Anies-Sandi diperkirakan akan melanjutkan pertarungan pilkada di putaran kedua Pilgub Jakarta. Sejumlah strategi pun akan disiapkan untuk menghadapi kompetisi berikutnya. Soal strategi menghadapi pilkada pada putaran kedua, Ahok menyerahkan hal ini pada partai pengusungnya. PDI Perjuangan sebagai partai terbesar yang mendukung Ahok-Djarot berencana merangkul partai-partai yang semula berseberangan Ahok. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, melihat partai-partai pendukung pemerintah berpotensi mau merapat bersama PDI Perjuangan untuk mendukung Ahok. Partai politik pendukung Ahok-Djarot lainnya, seperti Golkar juga mengajak Partai Demokrat, PAN, PPP, dan PKB bergabung mendukung Ahok-Djarot di putaran kedua pemilihan gubernur DKI Jakarta. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan meminta timnya bekerja lebih keras lagi. Untuk memperkuat dukungan, Anies juga mengaku sudah menjalin komunikasi dengan tim Agus-Sylvi. Partai Gerindra juga akan berusaha keras memenangkan pilkada putaran kedua, termasuk dengan mengajak pendukung Agus-Sylvi Hasil hitung cepat Litbang Kompas menempatkan pasangan Ahok-Djarot unggul dengan perolehan 42, 87 persen. Sementara Anies-Sandi 39,76 persen, dan Agus-Sylvi 17,37 persen. Penetapan hasil rekapitulasi KPU dari hasil pilkada DKI Jakarta akan disampaikan pada 4 Maret 2017 mendatang.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com