Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Temukan 17 Kejadian Menonjol Selama Pilkada Serentak

Kompas.com - 15/02/2017, 21:37 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Pol Rikwanto mengatakan, kondisi keamanan selama pencoblosan hingga pasca penghitungan suara Pilkada Serentak di 101 daerah berlangsung kondusif.

Namun demikian, polisi menemukan beberapa kejadian menonjol di sejumlah daerah.

"Ada 17 kejadian secara umum, rata-rata menyangkut KTP," ujar Rikwanto di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (15/2/2017) malam.

Rikwanto mengatakan, di beberapa daerah ditemukan ada sejumlah warga yang tak terdaftar di tempat pemungutan suara, tapi ingin mencoblos.

(Baca: Diprediksi Rawan, Pilkada Banten Berlangsung Aman)

Namun, berkat kesigapan Ketua Panitia Pemungutan Suara dibantu aparat keamanan, masalah tersebut tidak berbuntut pada keributan.  

Kasus lainnya, ada juga surat suara yang tertukar. Begitu kotak suara dibuka, panitia tidak menemukan surat suara.

"Ternyata surat suaranya ada di TPS sebelah. Koordinasi dengan pihak KPU bisa diambil dan memang ada dan bisa dilaksanakan pemungutan suara dan pencoblosan," kata Rikwanto.

Di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, ditemukan adanya kekurangan surat suara di sejumlah TPS.

Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung menindaklanjuti laporan kekurangan itu dengan mendistribusikan surat suara tambahan.  

Kesalahpahaman warga dengan panitia juga terjadi di Kabupaten Lembata.

KTP yang dibawa seorang warga tidak terdaftar dalam DPT, sehingga warga tersebut tidak diperbolehkan mencoblos.

Belakangan diketahui bahwa warga tersebut menggunakan KTP lama yang mencantumkan alamat lama.

"Jadi beda TPS karena beda alamat. Diberikan penjelasan dan diarahkan ke TPS yang bersangkutan," kata dia.

Di Nusa Tenggara Timur, ada seorang warga yang menyuruh temannya mencoblos satu pasangan calon dengan menggunakan identitas lain.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com