Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Riuh Pilkada Serentak, Mensos Pilih Kunjungi Korban Banjir Sumbawa

Kompas.com - 15/02/2017, 19:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah keriuhan pemilihan kepala daerah serentak di 101 daerah di Indonesia, Rabu (15/2/2017), puluhan ribu jiwa di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, menderita lantaran terdampak banjir.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pun memilih meninjau warga yang menjadi korban banjir.

"Banjir di Sumbawa ini butuh penanganan segera. Tidak bisa ini ditunda-tunda," ujar Khofifah melalui siaran pers.

Tercatat, sebanyak 13.029 kepala keluarga atau 49.541 jiwa yang menjadi korban banjir Sumbawa.

"Ini juga bentuk dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, juga masyarakat Tau Samawa yang terdampak banjir. Ini bukan hanya material, namun juga moril," ujar dia.

Bantuan

Kementerian Sosial menggelontorkan bantuan sosial bagi korban banjir besar Sumbawa, yakni senilai Rp 1,69 miliar. Bantuan itu terdiri dari Rp 749 juta berupa bantuan logistik dan Rp 950 juta berupa peralatan kebersihan lingkungan.

Penyerahan bantuan itu dilaksanakan oleh Mensos pada Rabu di Wisma Daerah, Sumbawa, NTB.

Selain bantuan, Kemensos bekerja sama dengan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi dan Kabupaten setempat mendirikan dapur umum dan layanan dukungan psikososial di lingkungan yang diterjang banjir.

Lebih jauh, Khofifah mewanti-wanti soal banyaknya daerah yang rawan bencana alam. Catatannya, terdapat sebanyak 323 kota/ kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana alam semisal banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan lain-lain.

Oleh sebab itu, Kemensos menyiagakan 33.000 Taruna Siaga Bencana (Tagana) di sleuruh Indonesia demi merespons cepat daerah mana yang terjadi bencana alam dan membutuhkan bantuan segera.

"Anggota Tagana ini diharapkan paling lambat satu jam harus sudah tiba di lokasi bencana untuk membantu penanganannya," ujar Khofifah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com