Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Prediksi Hasil Pilkada Banten Digugat ke MK

Kompas.com - 15/02/2017, 18:41 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Hasil hitung cepat Pilkada Banten menunjukkan perolehan suara pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy dan Rano Karno-Embay Mulya Syarif, beda tipis.

Wakil Presiden Jusuf Kalla memprediksi, hasil pilkada itu akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi.

“Bahwa ini masuk ke MK akan terperkirakan, siapa pun yang kalah dapat diperkirakan (bawa ke MK). Saya juga dulu ajukan ke MK waktu (Pilpres) 2009,” kata Kalla di Rumah Dinas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2017).

Meski selisih tipis, Wapres tak khawatir akan terjadi kericuhan di provinsi tersebut. Sepanjang penyelenggara pemilu berlaku objektif, keamanan wilayah provinsi yang bersebelahan dengan DKI Jakarta itu terjamin.

“Kalau itu terjaga tidak akan apa-apa. Mudah-mudahan tahapan terjaga prosesnya baik, semua fair,” kata Wapres.

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia melakukan proses hitung cepat dalam Pilkada Banten, Rabu (15/2/2017).

Hingga pukul 16.30 WIB, kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten memperoleh jumlah suara yang berbanding tipis.

Data yang masuk hingga pukul 16.30 WIB sebanyak 99,67 persen dengan tingkat partisipasi 63,1 persen. Adapun tingkat kesalahan mencapai lebih kurang 1,62 persen.

Berdasarkan perolehan suara sementara, pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy mendapat suara sebanyak 50,32 persen.

Pasangan nomor dua, Rano Karno-Embay Mulya Syarif, mendapatkan perolehan suara sebesar 49,68 persen suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com