Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Antasari Hanya Mencari Keadilan

Kompas.com - 15/02/2017, 14:14 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya mendukung penuh langkah Antasari Azhar untuk mengungkap kebenaran.

Antasari, yang kini sudah bebas, merasa kasus pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen yang pernah menjerat dirinya adalah kriminalisasi.

Antasari belakangan menyebut nama Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono dan Bos MNC Grup Hary Tanoesoedibjo.

"Apa yang dilakukan, Pak Antasari hanya mencoba untuk mencari keadilan," kata Hasto di Jakarta, Rabu (15/2/2017).

(baca: Antasari Ingin Jadi Kader PDI-P)

Meski mendukung, Hasto menegaskan bahwa PDI-P sama sekali tidak ikut campur atas tindakan yang dilakukan Antasari.

Hal tersebut disampaikan Hasto menanggapi pernyataan SBY bahwa apa yang dilakukan Antasari berdasarkan restu penguasa.

"Kami tidak campur tangan, di situ telah diatur penegakan hukum," ucap Hasto.

Hasto mengakui, Antasari belakangan memang dekat dengan PDI-P dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Antasari pernah datang ke perayaan ulang tahun Megawati. Ia juga sempat menyatakan keinginan untuk bergabung ke dalam partai berlambang banteng itu.

Hasto mengaku partainya akan menyambut baik jika Antasari benar-benar bergabung.

"Tentu saja partai juga mencermati mereka yang jadi korban ketidakadilan. Orang yang sudah menjalani proses hukum kemudian mencoba menyampaikan kebenaran, partai harus melihat hal itu," ucap Hasto.

Antasari sebelumnya menyebut bahwa Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat Presiden RI mengetahui persis kasus yang menjeratnya. (baca: Antasari Sebut Hary Tanoe Diutus SBY Minta Aulia Pohan Tak Ditahan)

Menurut dia, SBY harus terbuka mengenai siapa saja pihak yang diminta merekayasa kasusnya.

Ia lalu bercerita bahwa sekitar Maret 2009, dia pernah didatangi oleh CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo atas utusan SBY.

Halaman:


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com