Koalisi Warga Minta Presiden Jokowi Benahi Peradilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi meminta Presiden Joko Widodo segera membenahi lembaga peradilan.

Hal itu disampaikan lewat aksi teatrikal di sekitar Bundaran Hotel Indonesia pada Minggu (12/2/2017). Aksi itu dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi peradilan di Indonesia.

"Kami ingin sampaikan keprihatinan publik tehadap kondisi peradilan pada umumnya yang harus diselamatkan," kata anggota koalisi, Aradila Caesar.

Aksi teaterikal itu menggambarkan hakim peradilan yang sedang tercebur oleh lautan kasus. Selain kasus etik, lembaga peradilan juga dihinggapi kasus korupsi.

Tim SAR yang dianalogikan sebagai pemerintah datang menyelamatkan. Aradila menuturkan, pemerintah harus segera turun tangan membenahi lembaga peradilan.

Peneliti Indonesia Corruption Watch itu menilai bahwa Presiden Joko Widodo tidak menaruh perhatian kuat terhadap peradilan Indonesia.

"Presiden sebagai kepala negara punya tanggung jawab untuk beresin lembaga-lembaga peradilan kita. Bukan hanya tanggung jawab Ketua Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi," ucap Aradila.

Selain aksi teatrikal, koalisi masyarakat juga mengajak warga yang sedang melakukan berbagai kegiatan di acara car free day untuk menandatangani petisi yang menuntun Ketua MK Arief Hidayat untuk mengundurkan diri.

Selain terkena pelanggaran etik, Arief dinilai gagal mengawasi hakim dengan tertangkapnya hakim MK Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Affan Mohammad (30), salah satu warga yang menandatangi petisi, mengatakan bahwa peradilan di Indonesia tidak dilakukan secara jujur. Wiraswasta itu mengaku sedih ketika mengetahui dugaan korupsi yang melibatkan Patrialis.

"Ya, enggak sreg sama peradilan Indonesia. Sedih pas lihat Pak Patrialis ketangkap KPK. Harapannya pengganti Patrialis bebas dari korupsi," kata Affan.

Kini, petisi yang diunggah di laman change.org tersebut telah ditandatangani oleh 11.317 pendukung.