Mensos Ajak Mahasiswa Mendata Masyarakat Miskin yang Tak Dapat Bantuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, mahasiswa bisa ikut membantu pemerintah dalam melakukan penyisiran terhadap masyarakat miskin di desa tempat mereka melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN).

"Dengan demikian, tidak ada masyarakat miskin yang tercecer yang tidak memperoleh bantuan sosial sebagaimana amanat Nawacita," kata Khofifah di Ambon, Maluku, Kamis (9/2/2017).

Khofifah mengemukakan hal itu saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Pengembangan Model Desa Sejahtera Mandiri yang melibatkan 16 perguruan tinggi melalui KKN di Kampus Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM).

Ia berharap KKN di satu titik desa bisa dilaksanakan secara terus menerus, minimal dua sampai tiga tahun, hingga desa tersebut menjadi desa mandiri dan berdaya.

Penyisiran secara terus menerus ini, kata dia, akan semakin mempercepat penanganan kemiskinan di daerah tersebut.

"Kalau ada yang rumahnya tidak layak huni kami ada program Rutilahu (rumah tinggal layak huni), atau jika ada lansia miskin dan penyandang disabilitas Kemensos juga punya bantuan untuk mereka," ujarnya.

Khofifah menambahkan, desa menjadi sasaran utama karena angka kemiskinan di desa dua kali lipat lebih tinggi daripada di kota. Aksesibilitas terhadap layanan publik pun sangat minim.

"Persentase penduduk miskin di desa mencapai 13,96 persen, sementara di kota hanya 7,73 persen," kata dia.

Oleh karena itu, Khofifah berharap langkah kerja sama yang dilakukan oleh UKIM bisa diikuti oleh perguruan tinggi lainnya di Indonesia.

Pada bagian lain Khofifah menyoroti kondisi desa saat ini yang berbeda dengan masa lalu. Kearifan lokal yang dulu begitu dijunjung tinggi, saat ini mulai hilang dan tercerabut dari lokalitasnya sendiri.

Nilai-nilai toleransi, setia kawan, solidaritas, gotong royong, tenggang rasa, dan saling menghormati semakin terkikis. Masyarakat semakin intoleran individualistis, acuh, dan saling curiga.

Padahal, kata dia, kearifan lokal menjadi modal utama pembangunan di tengah kemajemukan Indonesia.

"Jadi, meskipun berbeda suku, agama, dan ras pemikirannya tetap satu membangun desa menjadi lebih permai dan sejahtera," kata dia.

(Sigit Pinardi/ant)