Pemerintah Tak Ingin Ada Kegaduhan Jelang Pilkada DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menggelar rapat koordinasi terbatas tingkat menteri terkait persiapan keamanan jelang Pilkada Serentak 2017, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017).

Dalam rapat tersebut, fokus pembahasan dititikberatkan pada persiapan pengamanan Pilkada di DKI Jakarta.

Selain dihadiri oleh sejumlah menteri, Wiranto juga memanggil pejabat yang bertanggung jawab atas keamanan Pilkada di Jakarta, yakni Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, Wakil Kapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suntana, dan Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Teddy Lhaksmana.

Wiranto mengakui, ada beberapa daerah yang dinilai rawan konflik jelang penyelenggaraan Pilkada, antara lain Jakarta, Aceh, Papua, dan Banten.

Dia juga mengimbau agar tidak ada pihak-pihak yang mengerahkan massa selama masa minggu tenang jelang pilkada serentak pada 15 Februari 2017.

"Dalam minggu tenang harus tenang, jangan dibikin ribut. Minggu tenang harus dihormati agar masyarakat bisa memilih dan mempertimbangkan dengan tenang," ujarnya.

Wiranto mengatakan, sesuai peraturan perundang-undangan, siapapun tidak diizinkan melakukan pengerahan massa di ruang publik selama masa tenang.

Dalam rapat tersebut, dia meminta pihak kepolisian menindak siapapun yang melakukan pengerahan massa.

"Terkait pengerahan massa kan sudah ada aturannya, yang pasti dalam minggu tenang tidak diizinkan pengerahan massa di ruang publik. Kalau dilakukan saya perintahkan aparat kepolisian menindak tegas," kata Wiranto.

Wiranto juga mengimbau kepada netizen ikut membantu pemerintah dalam menciptakan suasana yang kondusif jelang pilkada dengan tidak menyebar informasi bernada fitnah dan hoax.

"Jangan sampai ikut menyebarkan berita yang memancing emosi orang lain, menista orang lain dan memfitnah orang lain," ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap tidak ada kelompok masyarakat yang mengadakan aksi unjuk rasa selama masa minggu tenang.

Menurut Tjahjo, demonstrasi yang dilakukan selama minggu tenang, meski tidak terkait tiga pasangan calon, berpotensi memperkeruh suasana jelang Pilkada, terutama di DKI Jakarta.

"Kalau saya pribadi ya, namanya minggu tenang, ya harus tenang. Walaupun sifatnya itu tidak terkait dengan tiga paslon itu. Tapi apapun eksesnya, pasti akan mengganggu stabilitas jelang Pillkada," ujar Tjahjo.

Tjahjo menuturkan bahwa DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan selain Aceh, Papua dan Banten.