Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pilkada, TNI Bantu Polri Berantas Isu SARA

Kompas.com - 07/02/2017, 06:14 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI menyatakan siap menurunkan jajarannya untuk membantu Kepolisian mengamankan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017.

Salah satu bantuan TNI adalah mengamankan Pilkada dari situasi tak kondusif karena adanya isu SARA.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono menegaskan, TNI akan membantu Kepolisian untuk memproses pihak-pihak yang menyebabkan situasi tak kondusif.

"Kalau kami mengetahui, pasti kami serahkan kepada polisi. Karena kan sudah menghasut, istilahnya," kata Mulyono, seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Mulyono mengatakan, pilkada merupakan pesta rakyat sehingga seharusnya tidak dikotori oleh ulah-ulah sejumlah pihak yang ingin mengganggu kelancaran pelaksanaannya. 

TNI berharap tak ada laporan terkait isu SARA menjelang hari H pemungutan suara.

"Prinsipnya kami tidak ingin hal seperti itu terjadi. Maka deteksi dini kami melalui Babinsa itu kami maksimalkan betul untuk mengantisipasi terjadinya hal yang dimaksudkan. Terkait isu sara," kata Mulyono.

Sementara itu, terkait jumlah personel yang diturunkan, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, TNI menunggu permintaan dari kepolisian.

"TNI sudah menyiapkan pasukannya, kapan diminta dengan kepolisian dan siap memberikan cadangan," kata Gatot.

Namun, ia enggan membeberkan jumlah personel TNI yang diturunkan untuk membantu Polri di setiap wilayah.

"Kan banyak sekali daerah. Jadi permintaannya bervariasi. Saya tidak bisa menyebutkan semua jumlahnya seluruh Indonesia," ujarnya.

Adapun, Polri mempersiapkan 60.000 hingga 70.000 personel untuk mengamankan pilkada serentak.

Lebih dari 4.100 personel di antaranya berasal dari Brimob Polri.

DKI Jakarta dianggap daerah yang paling rawan oleh Polri untuk Pilkada. Namun, tak mengurangi pengamanan di wilayah yang dianggap tidak rawan.

Jika ada kerawanan baru yang muncul menjelang atau saat Pilkada, maka personel dari wilayah terdekat akan dikerahkan untuk membantu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com