Jumat, 24 Maret 2017

Nasional

Menkumham: Napi Pengendali Narkoba Akan Dipindah ke Lapas Gunung Sindur

Minggu, 5 Februari 2017 | 17:33 WIB
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) segera menyerahkan data para narapidana pengendali jaringan narkotika di Indonesia.

Yasona menegaskan, pihaknya akan memindahkan narapidana yang terlibat dalam pengendalian narkoba itu ke penjara dengan sistem keamanan yang lebih ketat, yakni di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur.

"Kami tidak punya data. Tapi BNN pasti punya data kerena punya jaringan. Si anu, si anu, si anu yang potensial memiliki jaringan, kasih kami, agar kita tempatkan di tempat yang sudah disepakati bersama, Lapas Gunung Sindur," ujar Yasona di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (5/2/2017).

(Baca juga: Menkumham Minta BNN Serahkan Data Bandar Narkoba di 39 LP)

Menurut Yasona, Kemenkumham sendiri sudah meneken kerja sama dengan Polri dan BNN tentang pemindahan narapidana perkara narkoba kelas kakap ke Lapas Gunung Sindur. Namun, pelaksanaannya baru akan terealisasi tahun 2018 mendatang.

Meski demikian, jika dirasa aktivitas pengendali narkotika dari dalam Lapas ini sudah meresahkan, bisa saja kebijakan itu dipercepat realisasinya menjadi tahun 2017 ini.

"Bila perlu (ditempatkan) di Nusakambangan, di Lapas Pasir Putih yang dikomitmenkan hanya untuk narapidana terorisme, tapi bisa saja itu kami kosongkan untuk mereka ( narapidana perkara narkoba kelas kakap)," ujar Yasona.

Yasona menolak jika masih adanya pengendali narkotika dari balik jeruji adalah murni kelalaian Kemenkumham sebagai institusi pengelola lembaga pemasyarakatan. Kemenkumham juga masih dibelit persoalan, mulai dari kurangnya personel sipir hingga keterbatasan peralatan.

"Kami tidak punya kemampuan yang cukup. Kemarin sempat dipikirkan pakai K-9. Tapi K-9 juga ada persoalan. Karena alasan agama, tidak mau ada anjing," ujar Yasona.

"Tahun ini kami sudah membeli perlengkapan X- Ray. Itu pun tidak untuk semua lapas. Ya tidak cukup. Tidak dapat semua karena anggarannya terbatas," lanjut dia.

Oleh sebab itu, sampai saat kebijakan pemindahan narapidana itu terwujud, Kemenkumham, Polri dan BNN berkomitmen untuk terus melaksanakan sidak. Sejak Yasona memimpin Kemenkumham, dia mengklaim bahwa sudah 1.000 sidak yang digelar.

Narapidana di 39 lembaga pemasyarakatan di Indonesia disinyalir mengendalikan bisnis narkoba dari balik penjara.

Praktik ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Kondisi tersebut menunjukkan betapa rapuhnya keamanan lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Dikutip dari Harian Kompas, Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso mengatakan, pihaknya menemukan 72 jaringan narkoba internasional yang bergerak di Indonesia dan memanfaatkan para napi di 22 LP.

"Kami dapat membuktikan keterlibatan 22 LP itu dengan bukti akurat," kata Budi Waseso, Kamis (2/2/2017).

Terakhir, BNN mengungkap kasus empat narapidana LP Tanjung Gusta, Medan yang mengendalikan penyelundupan 10 kilogram sabu dari Malaysia.

Empat napi itu mendapat bantuan dari 11 orang lainnya untuk mengedarkan sabu. Salah satu kaki tangan para napi itu, Benny, tewas ditembak karena melawan saat ditangkap.

Belakangan, data menunjukkan LP yang terindikasi jadi tempat transaksi narkoba bertambah menjadi 39.

Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Editor : Caroline Damanik
TAG: