Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Kalau SBY Mau Ketemu Presiden, Sebaiknya Setelah Tanggal 15

Kompas.com - 03/02/2017, 16:10 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, keinginan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertemu Presiden Joko Widodo adalah hal yang wajar.

Namun, Wapres menyarankan, pertemuan itu dilangsungkan setelah pencoblosan pemilihan kepala daerah serentak digelar.

“Saya kira Pak Jokowi pasti menerimanya. Ya setidak-tidaknya setelah tanggal 15 (Februari)-lah supaya tidak menjadi isu politik,” kata Kalla di Kantor Wapres, Jumat (3/2/2017).

Lebih jauh, Wapres meminta semua pihak dapat menahan diri agar tidak memperkeruh situasi jelang pencoblosan.

Suhu politik dua pekan jelang Pilkada DKI Jakarta cukup memanas. Hal ini terutama pasca-tim kuasa hukum Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menyebut memiliki bukti percakapan antara SBY dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin. 

Kuasa hukum Ahok menyebut, dalam percakapan telepon tersebut, SBY meminta Ma'ruf untuk segera mengeluarkan fatwa terkait penistaan agama. Itu diungkapkan saat persidangan dugaan penodaan agama dengan terdakwa Ahok. Ma'ruf saat itu menjadi saksi. 

“Semua kita lebih tenanglah, semua masing-masing tenang dulu. Setelah tanggal 15 (Februari)-lah (pertemuannya). Jadi, pasti diterimalah itu,” kata dia.

SBY sebelumnya mengaku ingin bertemu Jokowi. SBY merasa perlu bertemu untuk membicarakan banyak hal terkait berbagai isu, terutama soal tuduhan yang selama ini diarahkan kepadanya.

Keinginan itu disampaikan SBY dalam jumpa pers di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Rabu sore.

SBY mengaku mendapat informasi dari tiga sumber bahwa sebenarnya Jokowi ingin bertemu dengannya. Namun, ada pihak yang melarang.

(Baca: SBY: Saya Mau Blakblakan kepada Pak Jokowi...)

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai pernyataan yang disampaikan SBY kemarin sudah menyatakan secara terang benderang mengenai keinginannya untuk bertemu Jokowi.

Menurut Hinca, seharusnya Presiden dan pihak Istana menangkap pesan SBY yang sudah dimuat di berbagai media itu.

(Baca: Bantah SBY, Wiranto Sebut Ada Tata Cara untuk Bertemu Jokowi)

Sementara itu, pada Kamis (2/2/2017), Jokowi menyatakan akan meluangkan waktu untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

(Baca: Jika SBY Meminta Bertemu, Jokowi Akan Luangkan Waktu)

Namun, hal itu menunggu permohonan bertemu dari SBY yang juga merupakan Presiden keenam RI.

"Kan saya sudah sampaikan bolak-balik, waktunya akan diatur. Tetapi kalau ada permintaan," ujar Jokowi saat diwawancarai wartawan di JCC, Senayan, Jakarta Pusat. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com