Bantah Diintervensi, MUI Beberkan Proses Penetapan Fatwa Pidato Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Infokom Masduki Baidlowi mengatakan klarifikasi terhadap video dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dilakukan secara seksama.

"Komisi Pengkajian MUI mendalami secara serius, mulai dari telaah video, transkrip hingga validasi ke Kepulauan Seribu," kata Masduki sebagaimana keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Selain itu, proses penetapan Pendapat dan Sikap Keagamaan melibatkan empat komisi di MUI.

Tanggapan oleh Masduki itu mengomentari pernyataan tim advokasi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam persidangan dugaan penistaan agama yang mempertanyakan soal proses penetapan fatwa itu di MUI.

(Baca: SBY: Silakan Tanya MUI Apa Sikap Keagamaan Lahir di Bawah Tekanan SBY)

Dia mengatakan "tabayyun" (klarifikasi) yang dilakukan MUI adalah untuk memastikan kebenaran perkataan Ahok dalam video. Klarifikasi dilakukan dengan mengonfirmasi pada pihak-pihak yang bisa dimintai penjelasan.

Karena itu, kata dia, tim MUI juga melakukan konfirmasi ke Kepulauan Seribu, untuk melihat benar tidaknya rekaman ucapan itu disampaikan oleh Ahok.

Setelah memperoleh konfirmasi kebenarannya, lanjut dia, maka tim pengkajian memberikan data ke Komisi Fatwa MUI untuk dibahas dalam perspektif agama.

"MUI fokus pada teks, tidak mengejar niat, karena dalam menetapkannya, MUI berpegang pada yang tersurat," kata dia.

(Baca: Kata Ahok, Telepon antara SBY-Ketua MUI Diketahui dari Media)

Dalam Pendapat dan Sikap Keagamaan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia, kata dia, MUI memang tidak fokus membahas makna Al Maidah 51 dan tafsirnya. Akan tetapi, membahas dan mengkaji pernyataan Ahok yang belakangan membuat gaduh masyarakat.

Tim kajian MUI, kata dia, mengecek apakah dalam perspektif agama Islam perkataan Ahok di Kepulauan Seribu masuk kategori menghina Al quran dan ulama atau tidak.