Pemerintah Diminta Bongkar Perdagangan Manusia Berkedok Penyaluran TKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah membongkar perdagangan manusia berkedok penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi.

Hal itu, kata Rieke, terbukti dari maraknya pengiriman TKI di sektor domestik dengan dalih bekerja sebagai tenaga cleaning service. Padahal, secara hukum pengiriman TKI sektor domestik dinyatakan dihentikan sejak tanggal 4 Mei 2015.

Artinya, pengiriman tersebut dapat diduga merupakan pelanggaran terhadap hukum. Anggota Tim Pengawas (Timwas) TKI ini menyatakan pengaduan yang mulai masuk sejak bulan Oktober 2016 terkait pengiriman lewat jalur ilegal atas nama sebuah perusahaan yang berpusat di Jeddah.

"Koordinasi tim kami di Saudi dengan KJRI Jeddah terus dilakukan untuk melakukan penelusuran dan penyelidikan. Diperoleh angka yang mengejutkan. Saya menilainya sebagai indikasi kuat perdagangan manusia terhadap tidak kurang dari 1.141," papar Rieke melalui keterangan persnya, Minggu (29/1/2017).

Berdasarkan data yang ia peroleh, hingga saat ini para TKI tersebut tidak bekerja. Mereka berada di penampungan milik TTCo di daerah Obhur, kota Jeddah.

Menurut informasi dari jaringan di Saudi, pada tanggal 26 Januari 2016 pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) menindaknya, bekerjasama dengan kepolisian setempat. Saat ini KJRI sedang menunggu pembebasan 46 TKI yang ditahan untuk dimintai keterangan.

"Karenanya kami meminta pemerintah pusat membongkar indikasi perdagangan manusia berkedok pengiriman TKI, mencabut Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang terlibat dan memberi sanksi pidana," tutur Rieke.

"Termasuk jika ada oknum pejabat yang terlibat di lini manapun. Rasanya tidak mungkin ada pengiriman TKI jalur ilegal ke luar negeri sebanyak itu, jika tidak ada oknum di lembaga terkait yang terlibat," lanjut dia.