Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR: Ongkos Naik Haji Lebih Murah jika Dikelola Profesional

Kompas.com - 26/01/2017, 11:03 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, pengelolaan dana haji harus dilakukan secara profesional dan benar sehingga membuat ongkos naik haji lebih lebih murah.

“Jika dana haji yang sudah terkumpul lebih dari Rp 80 trilun dapat dikelola secara profesional, ongkos naik haji akan lebih murah dan pelayanan kepada jemaah akan lebih baik," kata Novanto melalui keterangan pers, Kamis (26/1/2017).

Menurut dia, dengan dikelola secara efektif, dana haji juga dapat dipergunakan untuk keperluan yang paling mendesak dalam penyelenggaraan haji.

(baca: Menag Sebut BPKH Akan Diisi Tenaga Profesional Keuangan dan Investasi)

Dana haji, kata Novanto, dapat dipergunakan untuk membeli pesawat sendiri atau membuat apartemen sendiri untuk jemaah Indonesia di Arab Saudi.

"Jika itu dilakukan pasti dapat mengurangi ongkos haji karena sekitar 40 persen biaya haji digunakan untuk transportasi dan akomodasi," lanjut dia.

(baca: Menteri Agama Tegaskan Keberatannya soal Badan Khusus Haji)

Ia menambahkan, hal tersebut harus segera dilakukan karena negara lain sudah melakukannya.

“Malaysia merupakan salah satu contoh negara yang berhasil mengelola dana haji dengan baik sehingga dapat mengurangi ongkos haji. Kita harus yakin bisa lebih baik,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Novanto, pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang diamanahkan undang-undang harus segera direalisasikan.

"Kita perlu terus mencari solusi yang konstruktif terhadap pelaksanaan haji agar terus dapat meningkat,” lanjut Novanto.

Kompas TV 2017, Jatah Kuota Haji Indonesia 211.000
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com