Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Hasil Rapat Terbatas soal Pembangunan Sepak Bola Nasional

Kompas.com - 24/01/2017, 20:44 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat terbatas membahas percepatan pembangunan sepak bola nasional di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/1/2017), menghasilkan sejumlah arah kebijakan.

Ketua PSSI Edy Rahmayadi menjelaskan, pertama, PSSI akan memperbaiki sistem rekrutmen pemain.

"Sebab jangankan kita mencapai kualitas, kuantitas saja kita tidak bisa sampai. Untuk itu, petunjuk Presiden, semua menteri terkait mendukung ini," ujar Edy, usai rapat.

(baca: Ketua PSSI Menunjukkan Foto yang Menyinggung Harga Diri Jokowi)

Rekrutmen pemain akan dilaksanakan jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang, PSSI akan terus mencari dan membina para pemain sejak usia dini dan menggalakkan kompetisi di tingkat U-17.

Sementara itu, jangka pendek akan dilaksanakan dengan cara naturalisasi.

Kedua, yakni perbaikan infrastruktur. Indonesia hanya punya dua stadion standard FIFA, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan dan Kompleks Jakabaring, Palembang.

"Nanti diharapkan setiap provinsi ada satu lapangan sepak bola berstandard FIFA. Ini juga perintah Presiden. Termasuk setiap desa akan ada lapangan bola," ujar Edy.

Ketiga, PSSI juga akan memulai perekrutan pelatih sepak bola. Diketahui, jumlah pelatih di Indonesia sangat minim, yakni 167 orang.

Angka ini sangat jauh jika dibandingkan dengan negara Malaysia yang memiliki 565 pelatih sepak bola.

"Pembinaan pelatih juga sudah ada petunjuk dari Presiden," lanjut dia.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan, Presiden menginstruksikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani untuk membentuk tim gabungan percepatan pembangunan sepak bola nasional.

"Tim gabungan melibatkan seluruh lembaga, KONI, PSSI, untuk mempersiapkan apa langkah selanjutnya," ujar Pramono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com