Kewenangan Tak Terintegrasi Dianggap Jadi Penyebab Lemahnya Keamanan Perbatasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny F. Sompie menilai, lemahnya pengamanan di wilayah perbatasan negara terjadi karena tidak adanya integrasi kewenangan dari lembaga-lembaga terkait.

Hal tersebut menyebabkan maraknya kejahatan lintas negara seperti penyelundupan terjadi di Indonesia.

"Terkait dengan transnational crime, pengamanan tidak kuat, karena kami terpecah," ujar Ronny, saat mengahdiri rapat koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017).

Ronny menjelaskan, kantor Imigrasi memang memiliki kewenangan untuk mengawasi setiap warga negara asing yang masuk.

Namun, pihak imigrasi tidak memiliki kewenangan untuk menggeledah bila ada WNA yang dicurigai membawa barang-barang yang dilarang.

Kewenangan menggeladah dimiliki oleh Ditjen Bea Cukai dan Badan Karantina.

Oleh karena itu, Ronny berpendapat perlunya dibentuk satu badan yang mengkoordinasikan keamanan perbatasan.

"Seharusnya ada badan yang mengkoordinasikan pengamanan perbatasan Ini ide yang kami pikirkan ke depan dalam penguatan perbatasan khususnya jalur perlintasan," kata Ronny.

Terkait peningkatan keamanan perbatasan, Ronny mencontohkan, Singapura yang telah membangun border security terintegrasi dalam mengawasi warga negara asing yang masuk.

Sementara itu, Australia telah menggabungkan unsur imigrasi dengan intelijen militer dan kepolisian untuk memperkuat keamanan perbatasan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui, adanya kelemahan pengamanan di perbatasan.

Dia menyebutkan, peredaran narkoba, senjata, dan masuknya tenaga kerja asing ilegal kerap memanfaatkan lemahnya penjagaan

. "Kuncinya kan pertahanan negara di perbatasan. Jangan sampai narkoba lolos, WNA masuk tanpa kontrol. Banyak jalan tikus di perbatasan untuk peredaran narkoba dan senjata," ujar Tjahjo.