Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Minta Pelaku Pemerkosaan di Sorong Tak Dikebiri

Kompas.com - 17/01/2017, 16:03 WIB
Lutfy Mairizal Putra,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat prihatin atas terjadinya kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang dialami oleh KM. Bocah berusia empat tahun itu diperkosa oleh tiga orang, dan ditemukan tak bernyawa di sebuah sungai berlumpur di kawasan Kilometer 8 Kota Sorong, Papua Barat, Selasa (10/1/2017) lalu.

Menurut Imdadun, dalam menangani kasus tersebut, pemerintah tidak perlu terburu-buru menghukum pelaku, apalagi jika pemerintah menggunakan hukuman kebiri.

"Komnas HAM masih menilai bahwa hukuman kebiri tidak manusiawi, dan masih ada hukuman alternatif lain yang lebih manusiawi," kata Imdadun di ruang Asmara Nababan Komnas HAM, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Baca juga: Eksekusi Hukuman Kebiri Kimia di Mojokerto, Kejaksaan Masih Mencari Rumah Sakit

Imdadun menyebutkan, pemerintah dapat melakukan kajian terhadap motif ketiga pelaku sebagai pertimbangan dalam penerapan hukuman kebiri. Selain itu, Imdadun juga meminta pemerintah untuk melakukan kajian efek penerapan hukuman kebiri terhadap tingkat kejahatan terhadap anak.

(Baca: Menteri Yohana Sebut Pelaku Pembunuhan Bocah di Sorong Bisa Dikebiri)

"Apakah betul dengan ditetapkannya hukuman kebiri bisa membuat masyarakat takut. Oleh karena itu, perlu dilihat dan dikaji untuk tidak buru-buru melihat penerapan hukuman itu," ujar dia.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise sebelumnya mengaku sudah bertemu dengan Kepala Kepolisian Resor Sorong Kota AKBP Edfrie R Maith. Yohana dan Edfrie membahas kemungkinan hukuman kebiri bagi para pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap KM.

"Sudah (dibicarakan), tetapi kami belum tahu pasti itu pelakunya dewasa atau anak-anak," ujar Yohana di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Senin (16/1/2017).

Kompas TV Pemerkosa Bocah Sorong Terancam Hukuman Kebiri Hingga Mati
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com