Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Yakin Sylviana Tak Terkait Dugaan Korupsi Masjid Al Fauz

Kompas.com - 16/01/2017, 19:45 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan, sebagai partai pengusung Sylviana Murni pada Pilgub DKI Jakarta 2017, Partai Demokrat meyakini calon wakil gubernur pasangan Agus Harimurti Yudhoyono itu tak terkait dengan dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz.

"Yang menarik, kenapa kasus ini seolah-olah ada yang angkat sekarang," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo saat dihubungi, Senin (16/1/2017).

"Ibaratnya, wong Bu Sylvi tidak ada keterkaitan sama sekali," sambungnya.

Pembangunan Masjid Al Fauz dimulai sejak Sylvi menjadi Wali Kota Jakarta Pusat pada 2010, hingga digantikan Saefullah.

(Baca: Sylviana Murni Enggan Berkomentar soal Dugaan Korupsi Masjid Al Fauz)

Masjid selesai dibangun pada 2011 hingga kemudian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit pembangunan masjid tersebut.

Ternyata, ada kelebihan anggaran sebesar Rp 108 juta dari pembangunan Masjid Al Fauz. Uang itu telah dikembalikan kelebihan anggaran tersebut ke kas daerah.

Nibras Nada Nailufar Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni blusukan di Rawa Bebek, Pulo Gebang, Jakarta Timur, Jumat (2/12/2016).

Roy menuturkan, publik seharusnya sudah bisa menilai dari kronologi kasus tersebut.

Meski saat itu Sylvi menjabat Wali Kota Jakpus, namun proses tender dan tanda tangan proyek pembangunan masjid dilakukan oleh pelaksana tugas wali kota. Sebab, saat itu Sylvi tengah menjalani diklat di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

"Artinya Bu Sylvi bisa lepas sama sekali dari case itu. Memang masuk dalam masanya beliau tapi pada saat itu yang bertanggung jawab adalah yang melakukan tanda tangan," ujar Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

(Baca: Dugaan Korupsi Masjid Al Fauz, Polisi Minta Keterangan Ahli Konstruks)i

Di samping itu, Roy menganggap langkah Saefullah tepat dengan mengembalikan kelebihan anggaran itu kepada negara.

Saat disinggung apakah ada upaya politik untuk menjegal pasangan Agus-Sylvi di balik diungkapnya kasus tersebut ke publik, Roy hanya tertawa.

Ia berharap, masyarakat bisa melihat kasus tersebut dengan jernih dan sesuai dengan fakta.

"Dalam kasus itu clear sekali, lihat lah kronologisnya. Ketika direncanakan pada saat Bu Sylvi tapi bahwa rancangan sudah sangat lama. Bahkan saat wali kota sebelumnya, ya. Tapi kan enggak pernah jadi. Eksekusinya justru Bu Sylvi yang mewujudkan itu sehingga itu terjadi," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com