Komnas HAM Terima 97 Pengaduan Terkait Kebebasan Beragama pada 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat jumlah pengaduan pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dan beragama mengalami peningkatan pada 2016 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Koordinator Desk Kebebasan Berekspresi dan Beragama (KBB Komnas HAM), Jayadi Damanik mengatakan, sepanjang 2016 ada 97 pengaduan yang masuk ke pihaknya. Sementara pada 2015, tercatat sebanyak 87 pengaduan.

"Jumlah ini tentu tidak mencerminkan jumlah pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dan beragama yang sesungguhnya, karena kasus-kasus yang diadukan hanya sebagian kecil dari kasus-kasus yang ada," kata Jayadi di Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/1/2016).

"Namun, meningkatnya jumlah pengaduan pada tahun ini dapat dilihat sebagai indikator bahwa jumlah pelanggaran hak atas KBB pada 2016 lebih tinggi dari sebelumnya," ujar dia. 

Ia mengatakan, dari jumlah tersebut terdapat tiga wilayah yang paling banyak mendapatkan pengaduan, yakni Jawa Barat dengan 21 pengaduan, DKI Jakarta dengan 19 pengaduan, dan Sulawesi Utara sebanyak 11 pengaduan.

(Baca juga: Kaleidoskop 2016: Masih Banyak Pelanggaran Kebebasan Berkeyakinan)

Jika diklasifikasi berdasarkan pokok pengaduannya, lanjut Jayadi, pembatasan atau pelarangan dan perusakan tempat ibadah menjadi kasus yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM, yakni 44 pengaduan.

Kemudian pelarangan kegiatan keagamaan sebanyak 19 pengaduan, dan intimidasi terhadap kelompok keagamaan sebanyak 12 pengaduan.

Ia melanjutkan, bila diteliti dari aspek korban, aduan yang masuk paling banyak terkait pembangunan masjid dan mushala bagi umat Muslim, yakni sebanyak 24 pengaduan.

Korban terbanyak berikutnya adalah Jemaat Ahmadiyah, yakni 22 laporan.

"Salah satunya pembatasan dan pelarangan pembangunan masjid milik warga Muhammadiyah di Bireun Aceh dan beberapa pelarangan masjid Ahmadiyah di Jawa Barat," kata Jayadi.

Selain itu, umat Kristen juga menjadi korban terbanyak yang diadukan, yakni 17 pengaduan. Secara umum, pengaduan terkait pendirian gereja.

Dilihat dari aspek pelakunya, kata Jayadi, pihak yang diadukan adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, yakni 52 pengaduan.

Selain itu, lajut Jayadi, pelaku lainnya adalah ormas keagamaan, yakni 13 pengaduan.

"Pelaku berikutnya yang diadukan pada tahun ini adalah kelompok masyarakat, sebanyak 12 pengaduan. Kelompok yang dimaksud umumnya berupa sekelompok orang atau warga yang tidak memiliki atribut organisasi definitif atau tidak jelas," ujar Jayadi.