Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Cyber Terrorism", Salah Satu Alasan Dibentuknya Badan Siber Nasional

Kompas.com - 09/01/2017, 19:16 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menuturkan, pembentukan Badan Siber Nasional berawal dari keinginan pemerintah untuk memerangi aksi terorisme di dunia maya atau cyber terrorism.

Menurut Wiranto, persoalan cyber terrorism sudah menjadi perhatian internasional. Sementara, Indonesia sendiri belum memiliki satu badan yang bisa memproteksi kegiatan siber secara nasional.

"Dua bulan pertama menjabat sebagai Menko Polhukam saya sudah melihat bahwa di negara lain masalah menyangkut cyber terrorism ini sudah menjadi satu masalah utama," ujar Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (9/1/2017).

"Semua negara membicarakan bagaimana kegiatan terorisme telah masuk ke wilayah siber," kata dia.

Dalam sebuah pertemuan tingkat internasional terkait terorisme pada Agustus 2016 lalu di Bali, sebanyak 36 negara membicarakan berbagai upaya yang bisa ditempuh untuk menanggulangi pesatnya perkembangan terorisme.

Wiranto mengatakan, saat ini penanganan terorisme di berbagai negara fokus pada perlindungan siber.

Banyak negara telah memiliki badan keamanan siber yang berfungsi mencegah pembiayaan dan komunikasi antar-kelompok teroris.

"Komunikasi mereka, cara melatih dan merakit bom, melakukan transaksi pembiayaan, itu semua melalui dunia siber. Negara lain sudah begitu maju untuk menempatkan siber sebagai aktivitas utama di negara mereka. Sementara saya melihat kita masih parsial atau sporadis," ucapnya.

"Saya mencoba melakukan sesuatu akselerasi dalam proses membangun keamanan siber itu yang dapat memproteksi kegiatan siber secara nasional," kata Wiranto.

Selain itu, Wiranto juga memastikan pembentukan Badan Siber Nasional tidak akan memakan biaya yang sangat besar. Sebab, pemerintah akan kembali memberdayakan Lembaga Sandi Negara untuk menjadi embrio dari Badan Siber Nasional.

"Mereka (Lembaga Sandi Negara) sudah punya personel yang terlatih, sudah punya kantor, dan sudah punya perlengkapan dan peralatan. Mereka juga sudah punya suatu pemahaman bagaimana mengetahui siber itu. Hal ini yang akan kami tindaklanjuti," ujar Wiranto.

Pembentukan Badan Siber Nasional rencananya akan direalisasikan pada Januari 2017. (Baca: Alasan Pemerintah Mempercepat Pembentukan Badan Siber Nasional)

Jika sudah terbentuk, Badan Siber Nasional juga akan memproteksi arus lalu lintas siber terutama di bidang e-commerce, perbankan dan menyangkut persoalan jasa keuangan.

Selain itu, Badan Siber Nasional juga akan mengkoordinasikan badan cyber deffence yang ada di Kementerian Pertahanan, cyber intelligence di Badan Intelijen Negara (BIN), dan unit cyber crime di Kepolisian RI (Polri).

(Baca juga: Urgensi Badan Siber Nasional untuk Tangkal Serangan ke Dunia Perbankan)

Kompas TV 2016, Kepolisian Ungkap 170 Kasus Terorisme
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com