Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Prajurit TNI Direkrut Australia, Anggota DPR Dukung Panglima

Kompas.com - 06/01/2017, 18:12 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, segala indikasi ancaman keamanan negara harus direspons serius oleh pemerintah.

Pernyataan Hanafi merespons ucapan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang dikutip media Australia ABC, bahwa penghentian program pengiriman tentara Indonesia untuk berlatih di Australia adalah karena adanya kekhawatiran militer Australia akan "merekrut" tentara terbaik TNI untuk kepentingan Australia.

Meski hal itu telah dibantah Menteri Pertahanan Australia Marise Payne, namun kekhawatiran tersebut harus tetap diwaspadai.

"Yang paling penting segala macam indikasi ancaman berkenaan keamanan dan pertahanan nasional, sekecil apa pun, harus direspons serius. Lebih baik 'lebay' daripada kebobolan," ujar Hanafi melalui pesan singkat, Jumat (6/1/2017).

Menurut dia, pernyataan yang diucapkan Panglima terkait operasi intelijen negara lain terhadap TNI pasti memiliki dasar yang kuat. Selain itu, langkah yang diambil Panglima juga jelas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Adapun mengenai kekhawatiran Panglima soal TNI yang mungkin "direkrut" militer Australia, Hanafi menyebutkan adanya kejadian serupa di negara lain.

"Dua tahun yang lalu, terkuak ada dua WNI permanent resident yang sudah bergabung dengan militer Singapura dan ikut latihan perang kita," tutur Politisi PAN itu.

"Fenomena semacam ini bisa jadi jamak tapi laten karena semua bekerja dalam ranah intelijen," kata dia.

Jika benar, Panglima diminta mengusut tuntas indikasi yang mengancam pertahanan negara tersebut dan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Sebaiknya Panglima juga mempertanggungjawabkan hal ini ke Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi angkatan bersenjata," kata Hanafi.

ABC sebelumnya memberitakan ada ketakutan bahwa militer Australia akan "merekrut" tentara terbaik TNI untuk kepentingan Australia.

Hal ini terungkap berdasarkan pidato Panglima TNI Gatot Nurmantyo pada November 2016 silam.

"Setiap ada program pelatihan, seperti beberapa waktu lalu, lima hingga 10 terbaik akan dikirim ke Australia. Itu terjadi sebelum saya jadi panglima, jadi itu tidak akan saya biarkan," ucap Gatot.

(Baca: Panglima TNI Diberitakan Takut Prajuritnya Direkrut Militer Australia)

Menurut ABC, Panglima TNI dianggap menggunakan "bahasa era Perang Dingin".

Saat itu merupakan fenomena umum untuk merekrut seorang tentara untuk "ditanam" menjadi sumber atau agen yang memengaruhi kebijakan demi kepentingan negara yang merekrut.

Namun, Menteri Pertahanan Australia Marise Payne membantah pernyataan bahwa Australia berusaha merekrut anggota militer Indonesia untuk menjadi "agen untuk mempengaruhi" di saat pemerintahan PM Malcolm Turnbull berusaha memperbaiki situasi, menyusul dihentikannya kerja sama mliter antara Indonesia dan Australia.

(Baca: Menhan Australia Bantah Rekrut Tentara Indonesia)

Kompas TV Panglima TNI: Australia Sebut Pancasila Jadi Pancagila
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com