PKS Minta Pemerintah Cabut Kebijakan yang Beratkan Masyarakat Bawah

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyatakan keberatan atas kebijakan pemerintah menaikkan tarif di berbagai bidang, yaitu bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), serta administrasi surat kendaraan bermotor.

"Fraksi PKS meminta pemerintah meninjau ulang, mengevaluasi dan mencabutnya," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Jazuli memaparkan, kondisi perekonomian masyarakat masih belum siap, di tengah masih tingginya angka pengangguran dan daya beli masyarakat yang masih rendah.

Terlebih, beberapa waktu belakangan dihebohkan dengan isu tenaga kerja asing (TKA) ilegal ke Indonesia.

Kenaikan TDL menyentuh rumah-rumah dengan daya listrik 900 VA, di mana rumah-rumah tangga yang menggunakan listrik setingkat daya tersebut rata-rata adalah masyarakat dengan ekonomi bawah.

"Kan rata-rata orang yang ngontrak di rumah-rumah petak atau ekonomi rendah," kata anggota Komisi I DPR itu.

Adapun mengenai tarif penerbitan surat kendaraan bermotor, Jazuli berpendapat, lebih baik tak diberlakukan pada masyarakat kelas menengah ke bawah.

PKS menegaskan, kebijakan ini juga harus dicabut, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah.

"Kalau yang punya mobil-mobil mewah, tidak ada masalah. Dia impor pajaknya saja sudah mahal," ujar Jazuli.

"Tapi yang punya STNK ini juga mereka yang mencari kehidupan dari ojek, kan harus bayar STNK. Artinya mayoritas kena juga kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB," tuturnya.

(Baca juga: Menurut Kapolri, Kenaikan Tarif Urus STNK dan BPKB Sudah Disetujui DPR)

PKS meminta agar dilakukan kajian yang lebih mendalam dan serius sebelum menentukan suatu kebijakan. Terlebih kebijakan tersebut menyangkut masyarakat secara luas.

"Kami memohon dan meminta kepada bapak presiden dan pemerintah untuk meninjau ulang (kebijakan-kebijakan tersebut), khususnya yang berkaitan dengan masyarakat kecil ini," kata Jazuli.