Kemenhub Tunjuk Plt Kepala KSOP Kelas V Muara Angke

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perhubungan Laut A Tonny Budiono menunjuk Wahyu Prihanto sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas V Muara Angke.

Penunjukan Wahyu berlaku mulai Selasa (3/1/2017) melalui Surat Perintah Nomor KP.104/1/1/DJPL-17.

Adapun Wahyu saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Kecelakaan Kapal dan Pemeriksaan Kapal, Subdirektorat Tertib Berlayar Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kemenhub.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas V Muara Angke sebelumnya, Deddy Junaedi, telah dicopot oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melalui SK Menhub nomor 1 Tahun 2017.

(Baca: Pasca-terbakarnya Kapal Zahro Express, Kepala Syahbandar Muara Angke Dicopot)

Deddy dicopot karena dianggap bertanggung jawab atas peristiwa terbakarnya Kapal Motor (KM) Zahro Express pada Minggu (1/7/2017).

Menurut Tonny, Wahyu Prihanto diperintahkan untuk melaksanakan ketentuan prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) secara ketat sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Meski demikian, Wahyu memiliki keterbatasan kewenangan.

"Namun dalam melaksanakan tugas tersebut, Plt tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan-keputusan yang mengikat sehingga untuk hal-hal yang bersifat strategis harus dikonsultasikan dengan pimpinan Ditjen Hubla," kata Tonny dalam keterangan tertulis, Rabu (3/1/2017).

Sementara itu, berdasarkan arahan Menhub Budi Karya, Ditjen Hubla berkomitmen untuk memastikan pelayanan di Pelabuhan Rakyat Muara Angke tetap berjalan.

Di antaranya dengan melibatkan PT. Pelni dan PT. ASDP. Dalam hal ini, PT. Pelni telah dimintakan bantuannya untuk mensubstitusikan kekurangan pelayanan penyeberangan pada Pelabuhan Rakyat Muara Angke dengan berkoordinasi dengan Pemda DKI Jakarta.

Terkait rencana itu, Ditjen Hubla akan melakukan uji kelaikan terhadap kapal-kapal yang melayani pelayaran di Pelabuhan Rakyat Muara Angke, termasuk kapal rakyat.

Rencana itu dilakukan agar kapal rakyat dapat meningkatkan kualitas layanan baik dari segi keselamatan maupun tingkat kenyamanan penumpang.

Berdasarkan data Kemenhub, saat ini jumlah kapal yang melayani pelayaran melalui Pelabuhan Muara Angke menuju wilayah Kepulauan Seribu dan sekitarnya berjumlah 44 kapal.