Fadli Zon: Negara Jangan Sampai Jadi Mata-mata Warganya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyoroti kewaspadaan pemerintah dalam membendung ujaran kebencian, provokatif, hingga informasi hoax di media sosial.

Pemerintah bahkan berencana turut memantau percakapan melalui aplikasi chatting, seperti WhatsApp, Line, dan BlackBerry Messenger.

Menurut dia, hal itu menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia.

"Negara jangan sampai menjadi mata-mata bagi warganya. Itu memundurkan demokrasi kita. Sebab, hak menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan dijamin oleh konstitusi," ujar Fadli melalui keterangan tertulis, Sabtu (31/12/2016).

(Baca juga: Media Sosial Kini Bagai Pedang Bermata Dua bagi Jokowi)

Terkait penggunaan media sosial yang dinilainya masif dengan peredaran informasi yang kian tak terbendung, Fadli menilai yang perlu diatur adalah bagaimana provider telekomunikasi, memberi pengaturan yang lebih ketat terkait penjualan simcard.

"Misalnya, tak sembarangan menjual nomor atau simcard sehingga orang bisa menyalahgunakannya untuk kepentingan yang melanggar hukum, seperti menciptakan identitas dan akun-akun palsu," ucap dia.

Pemerintah, menurut dia, perlu mengupayakan agar masyarakat lebih cerdas dalam menggunakan media sosial dan aplikasi chatting yang digunakan untuk mengedarkan informasi secara masif.

Fadli juga menyinggung sikap aparat keamanan yang dengan mudahnya melemparkan tuduhan makar terhadap para aktivis. Hal itu dinilainya juga sebagai bentuk kemunduran demokrasi.

“Penangkapan dengan tuduhan makar, tanpa bukti yang kuat, adalah praktik rezim otoritarian yang dapat mengganggu demokrasi. Negara tak boleh menakut-nakuti warganya. Jangan sampai hukum menjadi alat politik pemerintah apalagi alat kekuasaan," kata Fadli.

(Baca juga: Selain Media Sosial, Pemerintah Juga Pantau Aplikasi "Chatting")

Ia menduga, pemerintah telah keliru dalam membedakan antara keamanan negara, keamanan rezim, serta keamanan sosial.

“Jangan sampai hanya karena media sosial yang kerap digunakan mengkritik pemerintah, lantas itu dianggap bisa mengganggu keamanan negara," kata pria kelahiran Jakarta, 1 Juni 1971 itu.