Atasi Banjir, Pemerintah Akan Ganti Tanaman di DAS Citarum-Cimanuk

JAKARTA, KOMPAS.com – Tanaman sayur-mayur serta tanaman musiman yang selama ini ditanam masyarakat di sekitar daerah aliran Sungai Citarum dan Sungai Cimanuk, diyakini menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di sejumlah titik di Jawa Barat.

Pemerintah, berencana ingin mengganti jenis tanaman yang ditanam masyarakat dengan kopi.

Usulan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi penanggulangan banjir Jawa Barat yang digelar di Istana Wakil Presiden, Rabu (21/12/2016).

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengakui, memang ada persoalan yang harus dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, apabila ingin mentransformasi jenis tanaman yang ditanam masyarakat.

"Karena berebut kepentingan untuk ekeonomi mereka. Lahan-lahan yang masuk kawasan hutan tapi milik masyarkat, selama ini ditanami sayur-sayuran dan tanaman semusim (seperti) kol, cabai, itu kemudian yang berakibat secara ekonomi bagus," ujar pria yang akrab disapa Aher itu.

Tanaman sayur mayur dan musiman, menurut Aher, berdampak buruk terhadap kualitas tanah. Sebab, tanaman itu menyebabkan erosi yang tinggi sehingga membuat tanah mengalir ke sungai.

Dari nilai ekonomis, politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menyebut, harga kopi lebih tinggi dibandingkan sayur-mayur dan tanaman musiman lainnya. Terlebih, kualitas kopi asal Jawa Barat, diklaim Aher, merupakan salah satu yang terbaik di dunia.

"Kopi terbaik di dunia kopi asal Jawa Barat, harganya sangat mahal, secara ekonomi sangat menguntungkan petani. Dan secara konservasi akan membuat hutan hijau," ujarnya.

Selain itu, ia menyebut bahwa kopi saat ini sudah dapat dipanen dalam waktu dekat setelah ditanam. Jika sebelumnya, kopi baru dapat dipanen setelah lima tahun ditanam, kini cukup setahun sudah dapat dinikmati hasilnya.

Menurut rencana, pemerintah akan menggarap 21.800 hektar lahan DAS di Sungai Cimanuk dan Citarum mulai Oktober tahu depan. Anggaran yang dibutuhkan untuk menggarap lahan itu sekitar Rp 280 miliar hingga Rp 320 miliar.

Nantinya, anggaran rehabilitasi akan dialokasikan dari APBN melalui pos Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Keuangan.