Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dinilai Abaikan Kualitas Ketika Tangani Perkara Korupsi

Kompas.com - 07/12/2016, 19:28 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai, pemerintah saat ini terlalu berfokus pada kuantitas perkara dalam penanganan korupsi.

Ini terbukti dari banyaknya kasus yang ditangani penegak hukum, baik Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, maupun Kepolisian.

"Bicara soal penanganan kasus, betul, secara kuantitas banyak kasus yang ditangani," kata Emerson di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Sayangnya, kata Emerson, banyaknya kuantitas penanganan perkara ini tidak diimbangi dengan kualitas.

(Baca: Partai Politik Dinilai Tak Anggap Penting Pemberantasan Korupsi)

Bahkan, tambah dia, kualitas penanganan perkara korupsi terkesan diabaikan. Ini terlihat dari rendahnya angka kerugian negara hasil korupsi yang ditangani oleh penegak hukum.

Padahal, masih banyak perkara korupsi dengan nilai besar belum juga dituntaskan hingga saat ini.

"Bicara kualitas, berapa yang sedang ditangani dan sudah diselesaikan itu dipertanyakan," ucap Emerson.

Senada, pakar hukum tata negara, Refly Harun mengatakan, pemerintah belum memiliki pesan yang kuat kepada publik mengenai agenda pemberantasan korupsi.

"Pak Jokowi dalam konteks ini kurang radikal, kurang memberikan leadershipnya sebagai kepala negara yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi," ucap Refly.

Sebab, sedikit kasus korupsi yang terselesaikan selama dua tahun periode pemerintahan. Sementara, penindakan kasus korupsi semakin banyak.

"Secara kuantitas banyak kasus yang telah ditangani, tapi secara kualitas baru beberapa kasus saja yang terselesaikan," kata Refly.

(Baca: ICW: Korupsi Alutsista Bisa Berdampak pada Buruknya Sistem Pertahanan)

Refly berharap di tiga tahun sisa jabatan pemerintahan saat ini, agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dapat dituntaskan.

Sehingga, visi Nawacita yang pernah didengungkan dapat terlaksana. "Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik," ucap Refly.

Kompas TV Jabat Walkot Cimahi, Kekayaan Tersangka Atty Naik Rp 2 Miliar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com