71.000 Polisi Siap Amankan Pilkada Serentak 2017

JAKARTA, KOMPAS.com — Polri menyiapkan 71.969 personel untuk mengamankan Pilkada Serentak 2017. Mereka akan bertugas dengan sandi Operasi Mantap Praja. 

Tujuan utama operasi tersebut di antaranya melakukan langkah-langkah preventif. Bila diperlukan, aparat ini juga siap menindak secara represif.

Langkah yang kini dilakukan di antaranya memetakan daerah rawan dari 101 daerah pemilihan.

"Banyak faktor, variabel-variabel kami tentukan. Mulai dari karakteristik masyarakat, sejarah konflik, dan lain-lain," kata Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/12/2016).

(Baca:Empat Kabupaten di Papua Barat Paling Rawan dalam Pilkada Serentak 2017)

Polri telah mengategorikan kerawanan dalam dua kelompok, yaitu rawan 1 untuk daerah rawan dengan potensi konflik relatif lebih rendah dan rawan 2 untuk daerah dengan potensi rawan lebih tinggi.

Inventarisasi lokasi tempat pemungutan suara (TPS) juga telah dilakukan. Sebanyak 65.000 lebih TPS masuk kategori aman. Sebanyak 25.000 lebih TPS masuk kategori rawan 1, sedangkan 7.490 TPS masuk kategori rawan 2.

"Terutama daerah-daerah yang punya sejarah konflik, pertarungan antara paslon di TPS itu pendukungnya cukup keras, kerawanan masalah gangguan separatis, dan lain-lain," ujar mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Untuk bidang logistik, Polri juga menginventarisasi dan mendistribusikan sesuai penggunaan masing-masing daerah.

(Baca: Papua Barat dan Aceh Daerah Paling Rawan di Pilkada Serentak 2017)

Termasuk menempatkan Sabhara untuk mengawasi dan membantu logistik pilkada seperti kotak suara dan surat suara, termasuk percetakannya.

"Kami juga buat rencana kontingensi dengan mengedepankan personel Brimob sebanyak 51.485," ujarnya.