JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menepis anggapan sejumlah pihak yang menilai bahwa kebijakan pemerintah di bidang pendidikan selalu berubah.
Ada anggapan "ganti menteri ganti kebijakan".
Anggapan itu muncul setelah Mendikbud mengungkapkan rencana moratorium atau penghentian sementara ujian nasional (UN).
Menurut Muhadjir, kebijakan itu meneruskan kebijakan menteri lama yang menjadikan UN sebagai bahan pemetaan, bukan standar kelulusan.
"Ini bukan berubah tapi meneruskan menteri yang lama. Menteri lama menjadikan UN ini untuk pemetaan. Makanya menurut saya pemetaan ini sudah cukup," kata Muhadjir, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/12/2016).
Ia mengatakan, saat ini yang akan dilakukan adalah membenahi hasil pemetaan tersebut yaitu melalui treatment tertentu.
Kemendikbud mempersiapkan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti UN.
Dalam konsep USBN, jenis soal akan terdiri dari pilihan ganda dan esai.
Jumlah soal pilihan ganda akan dikurangi, tak seperti UN yang seluruhnya merupakan pilihan ganda.
Hal tersebut dilakukan untuk mendeteksi kemampuan berpikir kritis siswa.
USBN nantinya bisa dilaksanakan tanpa kertas atau paperless, sehingga dapat menghemat anggaran.
"Pemetaan itu cukup satu kali. Kalau sudah ada gambarannya kita selesaikan, kemudian treatment dan terapinya apa," ujar Muhadjir.