Komnas HAM dan Polri Akan Antisipasi Praktik Diskriminasi pada Pilkada 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menggelar rapat koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Polri, dan TNI, jelang Pilkada serentak tahap kedua pada Februari 2017 mendatang.

Ketua Tim Subkom Pemantauan dan Penyeledikan Komnas HAM Siane Indriani mengatakan, pihaknya akan memastikan pelaksanaan Pilkada 2017 akan berlangsung sesuai prinsip-prinsip HAM.

Prinsip-prinsip itu antara lain dengan terjaminnya hak pilih dan memilih warga serta terciptanya kondisi yang kondusif terkait kebijakan penanganan praktik diskriminasi ras dan etnis. 

"Komnas HAM akan mengambil peran pada pengawasan atas penghormatan, penegakan, dan pemajuan HAM. Guna memastikan hal tersebut, kami membangun koordinasi dengan sejumlah lembaga terkait yaitu KPU, Bawaslu, POLRI dan TNI," ujar Siane, saat konferensi pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).

Siane menjelaskan, proses pemantauan Komnas HAM dalam tiga tahap, yaitu prapilkada, pemantauan hari H, dan pasca-pilkada.

Pemantauan akan difokuskan pada tiga aspek, pertama, terkait persiapan penyelenggaraan pemilu untuk memastikan pemenuhan hak konstitusional warga untuk memilih.

Kedua, upaya aparat keamanan dalam menjaga ketertiban masyarakat, mencegah dan menghentikan konflik sosial serta memantau kemungkinan munculnya gangguan keamanan negara.

Ketiga, melakukan pengawasan terhadap adanya praktik diskriminasi ras dan etnis.

"Hal tersebut merupakan indikator peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia dan aspek penanganan konflik sosial," kata Siane.

Siane menuturkan, hasil pemantauan akan digunakan sebagai bahan dalam memperbaiki program, kebijakan dan pelaksanaan pilkada selanjutnya.

Pemantauan akan dilakukan di 12 wilayah, yakni Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Maluku, Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Polri, Brigjen Pol Bambang Usadi mengatakan, Polri telah menyelenggarakan Operasi Mantap jelang Pilkada serentak 2017.

Operasi tersebut sudah berjalan di sejumlah daerah yang dinilai rawan konflik seperti Aceh, Papua, Papua Barat dan DKI Jakarta.

Polisi akan bertindak cepat dalam menangani dan mencegak potensi konflik.

"Apalgi beberapa daerah seperti Jakarta yang diwarnai isu SARA. Ini sangat rawan, perlu persiapan. Kami sudah siapkan antisipasinya," kata Bambang.

Pilkada serentak tahap kedua akan segera diselenggarakan pada Februari 2017 meliputi 101 daerah yang terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota.

Tujuh provinsi itu adalah Aceh, Bangka, Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua Barat.