Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partisipasi Politik Perempuan di Pilkada Masih Rendah

Kompas.com - 28/11/2016, 14:08 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partisipasi politik perempuan dalam pilkada serentak 2017turun dari pilkada 2015.

Catatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), hanya 44 perempuan atau 7,17 persen dari 614 calon kepala daerah pada pilkada 2017. Para perempuan tersebut akan bertarung di 41 daerah.

Sebanyak 38 perempuan maju melalui jalur partai, sisanya lewat jalur perseorangan.

"Proporsi ini tidak bergerak signifikan dibanding Pilkada 2015. Saat itu ada 123 perempuan dari 1646 atau 7,47 persen. Turun 0,30 persen pada Pilkada 2017," kata peneliti Perludem Maharddhika di kantor Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu, Jakarta, Senin (28/11/2016).

(Baca: Isu Primordialisme Memengaruhi Pilkada DKI?)

Maharddhika menuturkan, 44 perempuan tersebut didominasi oleh tiga latar belakang, yaitu mantan legislator, kader partai, dan jaringan kekerabatan.

Rincinya, mantan legislator sebanyak 23 perempuan atau 52,27 persen, kader partai sebanyak 19 perempuan atau 43,18 persen dan jaringan kekerabatan sebanyak 14 perempuan atau 31,82 persen.

Menurut Maharddhika, rendahnya partisipasi perempuan pada Pilkada 2017 terletak pada sikap dan perilaku partai.

Maharddhika mengemukakan, partai cenderung berorientasi pada aspek elektabilitas dan kekuatan modal.

"Peluang pencalonan perempuan tertutup oleh dominasi modal dan elektabilitas yang dimiliki laki-laki. Jika punya elektabilitas tinggi, partai yabg pragmatis menyandera upaya konsolidasi perempuan untuk maju," ucap Maharddhika.

(Baca: 1 Juta Pemilih di Pilkada Belum Rekam E-KTP)

Maharddhika menyebutkan, perempuan berlatar belakang legislator, sebelum mencalonkan diri mereka sudah berupaya mengumpulkan kekuatan politik. 

Namun, lanjut dia, partai yang pragmatis lebih melihat elektabilitas. "Partai hanya memilih calon yang berpeluang besar untuk terpilih," ujar Maharddhika.

Kompas TV Makan Malam Berbayar Bersama Ahok-Djarot
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com