Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UMKM Mengadu ke Jokowi karena Kena Pajak "Double"

Kompas.com - 25/11/2016, 15:44 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha mikro, kecil dan menengah merasa dibebankan pajak dua kali dalam program amnesti pajak.

Hal itu pun diadukan ke Presiden Joko Widodo saat bertemu di Istana Merdeka, Jumat (25/11/2016).

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menjelaskan, para pengusaha mengaku, membayar tarif tebusan untuk UMKM sebagai badan usaha dan tarif tebusan untuk perorangan.

Tarif tebusan untuk badan UMKM diketahui sebesar 0,5 persen. Sementara, tarif tebusan untuk perorangan termin kedua amnesti pajak sebesar 3 persen.

"Teman-teman pengusaha mengusulkan, untuk UMKM 0,5 persen, oke. Tapi untuk perorangan diusulkan disamakan saja menjadi 0,5 persen," ujar Puspayoga usai pertemuan.

(Baca: UMKM Mengeluh Tingginya Pajak, Jokowi Langsung Telepon Dirjen Pajak)

Presiden langsung mengkomunikasikan permintaan pengusaha itu kepada Direktur Jenderal Pajak. Meski demikian, belum ada keputusan soal itu.

Dirjen Pajak masih mengkaji permintaan itu karena nilai tarif tebusan itu merupakan perintah undang-undang.

Pengusaha yang bergerak di produk sepatu dan asesoris, Anto Suroto menambahkan, dirinya yakin daya saing dunia usaha mikro, kecil dan menengah tanah air meningkat jika tarif tebusan, khususnya untuk perorangan pelaku UMKM, diturunkan.

"Kalau bisa, khususnya untuk perorangan UMKM sampai akhir periode (amnesti pajak), bisa 0,5 persen saja. Itu sangat membantu teman-teman UMKM dan pasti akan berduyun-duyun sadar pajak," ujar Anto.

(Baca: Pelaku UMKM Berharap Hasil "Tax Amnesty" untuk Bangun Infrastruktur Logistik)

Jumat siang, Presiden menerima sebanyak 30 pengusaha mikro, kecil dan menengah Indonesia. Para pengusaha ini terdiri dari berbagai produk, mulai dari garmen, kuliner, kerajinan tangan furniture hingga perdagangan ritel.

Sejumlah pengusaha yang hadir, antara lain Fifi Lutfia pemilik Fifi Collection, Muhammad Ammar Kana pemilik Bambu Clothing, Iga Riana Yuriati pemilik handicraft Garuda Bali dan Haridah pemilik Bakso Bakar Mamah.

Kompas TV Dirjen Pajak Terus "Blusukan" Ajak Ikut Amnesti
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com