JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Suryani Sidik Motik berharap agar penambahan kas negara yang bersumber dari program pengampunan pajak atau tax amnesty dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.
Pendapatan dari tax amnesty, kata Suryani, diharapkan untuk membangun infrastruktur yang mendukung distribusi logistik di sejumlah daerah.
“Kalau misalnya di daerah-daerah pelabuhannya tersedia sampai ke daerah terpencil, kami (yang) dagang juga bisa dengan enak,” kata Suryani, seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (10/10/2016).
Selain itu, ia juga berharap, pemerintah membuat kebijakan yang memudahkan para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) mengembangkan bisnis mereka, terutama bagi para pelaku usaha di daerah.
Ia menilai, rencana pemerintah untuk menyinergikan Badan Usaha Milik Negara, mengancam UMKM.
Sebab, sejumlah pemda mulai memberikan proyeknya kepada BUMN.
“Kalau UKM mau lewat BUMN, kan kita lihat enggak bisa begitu. Sedangkan, di negara-negara lain untuk memudahkan UKM, mereka ada pasarnya,” ujar Suryani.