JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengatakan, fraksinya sudah mengetahui perihal wacana Golkar yang ingin kembali menempatkan Setya Novanto sebagai Ketua DPR.
Namun, informasi tersebut baru disampaikan informal secara lisan.
"Sudah, sudah (tahu). Paling tidak sudah dikomunikasikan secara lisan. Sejak minggu lalu," kata Hendrawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2016).
Adapun mengenai rencana tersebut, PDI Perjuangan memastikan tidak akan menghambat prosesnya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Fraksi Partai Golkar.
"Kami melihat itu urusan internal Partai Golkar. Kepentingan PDI-P adalah memperkuat DPR sebagai lembaga negara agara lebih kredibel, memperkuat nilai-nilai pancasila dan nilai-nilai konstitusi," ujar dia.
Hendrawan menilai, tak ada aturan maupun etika yang dilanggar jika Golkar memutuskan mengganti Ade Komarudin dengan Setya Novanto.
Ia berpandangan, pergantian sah jika tujuannya positif.
"Tidak ada masalah. Sejauh Partai Golkar menilai bahwa Pak Setya Novanto lebih mencerminkan upaya-upaya tadi," kata Ketua DPP PDI-P itu.
Partai Golkar kembali mewacanakan akan mengembalikan kursi ketua DPR RI kepada Setya Novanto.
Keputusan tersebut telah diputuskan pada rapat pleno DPP Partai Golkar.
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, keputusan ini diambil dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus "Papa Minta Saham" yang menyeret nama Novanto.
Keputusan MK tersebut dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang tidak pernah menjatuhi hukuman untuk Novanto.
"Sudah bulat. Tinggal tunggu waktu melihat perkembangan politik ke depan," ujar Nurdin, saat dihubungi, Senin.