Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingatkan Publik Bisa Kritik di Medsos jika Layanan Publik Buruk

Kompas.com - 22/11/2016, 12:18 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh instansi pemerintahan untuk memperbaiki layanan publik yang dikelola masing-masing.

Hal ini disampaikan Jokowi saat Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi, Penetapan dan Penyerahan Apresiasi Badan Layanan Umum (BLU) Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/11/2016).

"Sudah lama kita mendengar keluhan dari rakyat bahwa yang namanya pelayanan di instansi pemerintah itu sering identik dengan kurang cepat atau lambat, kemudian berbelit-belit. Ini masalah persepsi tapi banyak benarnya," kata Jokowi.

"Tempat pelayanan yang tidak nyaman, petugas yang melayani tidak pernah tersenyum, cemberut, tidak ramah dan kurang bersikap profesional," kata dia.

Jokowi ingin agar citra yang negatif akan pelayanan publik oleh instansi pemerintah tersebut hilang dari benak masyarakat. Untuk itu, setiap instansi pemerintahan harus melakukan perbaikan.

Apalagi saat ini juga rakyat semakin kritis, sering merespons pelayanan publik yang diberikan pemerintah.

"Gampang sekali sekarang, begitu ada layanan enggak baik, tahu-tahu keluar di media sosial. Ada yang berbentuk video, ada yang berbentuk komentar-komentar dan itu tidak bisa kita cegah sekarang ini. Ada yang melayani cemberut, tahu-tahu mukanya keluar di medsos," kata Jokowi.

Presiden mengatakan, dengan perkembangan media sosial, dunia sekarang betul-betul sudah sangat terbuka dan masyarakat semakin tahu hak-haknya.

Selanjutnya, masyarakat akan menuntut sebuah standar pelayanan yang lebih baik. Untuk itu, setiap sentra pelayanan publik harus segara melakukan langkah-langkah perbaikan.

"Bukan hanya ketinggalan dibandingkan dengan pelayanan swasta tapi juga akan kalah bersaing dengan pelayanan yang diberikan oleh sentra-sentra pelayanan yang nanti bisa saja dimiliki oleh asing," ujar Jokowi.

"Ini hati-hati, hati-hati dan ini harus kita benahi, ini harus kita perbaiki," kata dia.

Kompas TV Jokowi: Usut Tuntas Kasus Ledakan di Samarinda
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com