Polri Sebut AKBP Brotoseno Tak Sendirian dalam Menerima Suap

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Rikwanto mengatakan, AKBP Brotoseno yang ditangkap tim sapu bersih pungli Mabes Polri tak sendirian menerima suap.

AKBP Brotoseno ditangkap setelah tim saber pungli bersama tim pengamanan internal menangkap D, perwira menengah yang juga bekerja di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

"Keduanya diperiksa tim saber dan mengakui menerima sejumlah uang," ujar Rikwanto dalam konferensi pers di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Mulanya tim saber pungli mendapatkan informasi bahwa ada anggota polisi yang menerima suap dari perkara yang ditanganinya.

Akhirnya, penangkapan dilakukan pada Minggu (13/11/2016) di sekitar Jakarta. Dari tangan keduanya, disita uang sejumlah Rp 1,9 miliar.

"Rencanaya seluruhnya Rp 3 miliar, tapi baru diserahkan Rp 1,9 miliar," kata Rikwanto.

(Baca: Tangkap AKBP Brotoseno, Divisi Propam Sita Uang Rp 3 Miliar)

Keduanya mengaku menerima uang dari pengacara berinisial HR yang memberikannya melalui LM.

Pemberian uang dimaksudkan untuk mengulur waktu pemeriksaan terhadap klien HR berinisial DI. DI merupakan salah satu saksi dalam kasus cetak sawah BUMN tahun 2012 di Kalimantan.

"Seseorang yang mengaku pengacara itu kasih uang untuk memudahkan pemeriksaan terhadap saudara DI," kata Rikwanto.

Namun, Rikwanto enggan menyebut siapa sosok DI tersebut. Sebab, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang memiliki inisial yang sama juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini.

Kompas.com masih berupaya menelusuri mengenai siapa sosok DI yang dimaksud.

Saat ini, pemeriksaan terhadap Brotoseno dan perwira berinisial D itu masih berlangsung secara internal. Rencananya, tak lama lagi mereka akan dibawa ke Bareskrim Polri untuk diproses secara hukum.

(Baca: Bareskrim Dalami Dugaan Pemerasan oleh AKBP Brotoseno)

Untuk kedua perwira menengah itu, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menganggap mereka melanggar kode etik profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.