Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri: Tidak Usah Lagi Unjuk Rasa

Kompas.com - 17/11/2016, 14:54 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengimbau masyarakat agar tidak lagi melakukan aksi demo terkait Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Tuntutan mereka untuk melanjutkan proses hukum terhadap Ahok sudah dipenuhi.

Polisi meningkatkan status kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok ke tahap penyidikan dan menetapkannya sebagai tersangka.

"Tidak usah lagi unjuk rasa. Lebih baik fokus saja pada pengawasan dan pengawalan penyelidikan ini," ujar Boy di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Ia mengatakan, jika digelar aksi lanjutan, dikhawatirkan akan bergeser dari tujuan sebenarnya.

Pada demo 4 November lalu, massa menuntut proses hukum terhadap Ahok.

Oleh karena itu, tak perlu lagi ada aksi karena polisi sudah melakukan tugasnya sesuai dengan yang diinginkan.

"Kami khawatir ada penyusupan agenda-agenda lain yang tentunya justru membuat masyarakat bisa lebih mengganggu dan pengamanan juga terganggu," kata Boy.

Boy mengatakan, aksi demo yang berujung ricuh seperti sebelumnya membuat aspirasi tak tersampaikan secara efektif.

Ia meminta masyarakat tak lagi bergejolak sambil menunggu proses hukum selanjutnya. 

"Masyarakat harus mendukung pilkada yamg aman, damai. Proses ini sudah memasuki masa kampanye yang butuh suasana yang kondusif," kata Boy.

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, pihak kepolisian sudah mendapat informasi bahwa akan ada aksi unjuk rasa pada 25 November 2016 mendatang.

Tito memastikan Polri akan melakukan antisipasi agar aksi unjuk rasa pada 25 November mendatang berlangsung dengan tertib dan kondusif.

Meski demikian, kata Tito, belum ada permintaan izin resmi yang masuk ke pihak kepolisian terkait aksi unjuk rasa pada 25 November itu.

Presiden Joko Widodo berharap tak ada lagi unjuk rasa lanjutan untuk menuntut proses hukum terhadap calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dituduh melakukan penistaan agama.

Unjuk rasa pertama digelar pada 24 Oktober 2016 di depan Balai Kota, Jakarta, dan dilanjutkan ke Istana dengan massa yang lebih besar pada 4 November 2016.

Kompas TV Safari Presiden Jokowi Seusai 4 November (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com