Jokowi dan Konsolidasi Pasca-demo 4 November - Kompas.com

Jokowi dan Konsolidasi Pasca-demo 4 November

Fabian Januarius Kuwado
Kompas.com - 11/11/2016, 08:35 WIB
Kompas.com/Fabian Januarius Kuwado Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menerima pimpinan ormas Islam di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu (9/11/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sibuk melakukan konsolidasi, sepekan belakangan ini.

Pasca-demo 4 November yang menuntut ketegasan dalam penanganan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama, Jokowi berkomunikasi dengan organisasi kemasyarakatan Islam, ulama, para tokoh agama, hingga satuan-satuan di TNI dan Polri.

Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menilai, konsolidasi yang dilakukan Jokowi sudah tepat.

"Isu krusial sekarang adalah ketersinggungan umat Islam terhadap dugaan penodaan Al Quran. Bagi umat Muslim, keyakinan itu ada rukun iman, salah satunya Al Quran. Oleh sebab itu, merangkul semua suprastruktur dan infrastruktur politik adalah hal mutlak harus dilakukan Presiden saat ini," ujar Siti kepada Kompas.com, Kamis (10/11/2016).

Suprastruktur politik yakni unsur ketatanegaraan, mulai dari lembaga yudikatif hingga legislatif. Polri dan TNI bagian di dalamnya.

Sementara, infrastruktur politik adalah partai politik, masyarakat sipil, hingga media massa.

Kunci dari keberhasilan konsolidasi itu, menurut Siti, seberapa yakin ulama, habib, dan umat Islam melihat keadilan, ketulusan, dan kejujuran Jokowi dalam merespons kasus dugaan penistaan agama itu.

(Baca: Kepada Ulama, Jokowi Mengaku Tegur Kapolri yang Tafsirkan Pernyataan Ahok)

"Maka dari itu Pak Jokowi tunjukkan aura seadil, setulus, dan sejujur mungkin. Orang Indonesia saya rasa masih memiliki empati dan nurani. Saya khawatir jika umat merasa dikadali, ditipu-tipu, mereka akan jihad," ujar Siti.

Presiden, lanjut Siti, sudah melakukan dua kesalahan yang tidak perlu diulang kembali.

Pertama, tak menemui demonstran 4 November. Hal itu dianggap bukan gaya Jokowi yang sudah terbiasa menghadapi massa dengan segala tuntutan.

Kedua, Presiden lamban merespons perkara itu dan terkesan menunggu gelombang massa terlebih dahulu, baru memberikan respons.

Dua hal ini, lanjut Siti, tidak boleh diulangi kembali, baik oleh Presiden atau pembantunya.

"Apakah sekarang sudah terlambat? Saya yakin tidak ada kata terlambat. Keadilanlah yang harus dimunculkan dari aura Pak Jokowi. Ingat, beliau sedang memimpin rakyat Indonesia, bukan memimpin segelintir rakyat Indonesia," ujar Siti.

Jokowi harus tangguh

Akan tetapi, Siti mengkritik konsolidasi Jokowi terhadap satuan di TNI- Polri.

Jika hanya untuk berterima kasih karena sudah mengamankan demo 4 November, Siti menilai, langkah yang dilakukan Jokowi tak menjadi masalah.

(Baca: Jokowi Lesehan Bareng Para Ulama Banten dan Jabar di Istana)

Namun, akan menjadi masalah jika dalam konsolidasi itu, Presiden mengirimkan pesan dan kesan melalui gesture dan kalimat seolah-olah sedang terzalimi oleh manuver politik kelompok tertentu.

Apalagi, gesture Presiden itu dikait-kaitkan pernyataannya yang mengatakan bahwa ada aktor politik yang menunggangi demo 4 November.

"Apakah (konsolidasi ke TNI- Polri) hanya say thanks? Atau mau ditarik ke prediksi-prediksi yang tidak dapat siapapun mempertanggungjawabkan? Misalnya penggulingan Presiden," ujar Siti.

"Menurut saya, hal-hal semacam itu jangan terus menerus diungkapkan. Kayak SBY saja, sedikit-sedikit ada yang protes dibilang impeachment. Pak Jokowi harus tangguh, jangan sama seperti sebelumnya," lanjut dia.

Page:
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisFabian Januarius Kuwado
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Close Ads X